DPRD Kabupaten Bogor Minta Jalur Puncak Dua Segera Dibangun

BOGOR TODAY – Kabar terkait kelanjutan pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau Jalur Puncak II dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. “Kami mendukung langkah Pemkab Bogor dalam pembukaan Jalur Puncak II oleh TNI. Karena bicara aspek budaya sendiri selama ini kan TNI tergabung di TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TNI bagian intansi vertikal Kabupaten Bogor,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, belum lama ini. Ia menyebut untuk membangun jalan alternatif penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu tidak akan cukup jika hanya bergantung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Menurut Rudi, perlu adanya bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena jalur Puncak II bukan hanya kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Dengan terbuka aksesbilitas jalan sehingga baik Kabupaten hingga Kota Bogor akhirnya dapat menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. “Ini kan ironi di tengah Kabupaten Bogor di jalan itu lahan sangat luas, masyarakat banyak di sana tapi ekonomi masyarakatnya enggak tumbuh. Kita berharap ada percepatan, karena perataan pembangunan salah satu kuncinya akses jalan terbuka,” ungkapnya. Dikabarkan sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin menggelontorkan anggaran sebayak Rp 5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk Puncak II. Ade Yasin menyebut bahwa Jalur Puncak II diperlukan untuk memecah kepadatan voume kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi, terlebih setiap akhir pekan. “Pembangunan Jalur Puncak Dua harus segera dilakukan. Jalur alternatif tersebut diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah, terutama pada akhir pekan,” bebernya. Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalan yang ditaksir menelan biaya Rp1,2 triliun itu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Pasalnya, jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, tergolong masih minim. “Karena keinginan kita memang kuat, saya harapkan masyarakat juga ikutan gotong royong.Pembangunannya harus dipaksa karena memang kebutuhan,” pungkasnya. (Bambang Supriyadi) Bagi Halaman