BOGOR TODAY – Semenjak adanya covid -19 sejak Maret 2020 lalu, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah ditiadakan dan diganti dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun, di tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor akan mulai memberlakukan KBM secara langsung atau bertatap muka di sekolah. KBM secara tatap muka itu rencananya akan dimulai pada 11 Januari 2021.

“Kami menyepakati bahwa pembelajaran tatap muka bisa dilakukan mulai tanggal 11 Januari 2021 dengan cara bertahap,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya saat konfrensi pers di Balaikota Bogor, Sabtu (21/11/2020) sore.

Namun, lanjut Bima, pembelajaran tatap muka hanya akan bisa dilaksanakan apabila mendapatkan izin dari pemerintah daerah, komite sekolah dan orang tua siswa. Hal ini juga sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

“Artinya kalau kepala sekolah saja tanpa izin dari komite sekolah itu tidak bisa. Jadi komite sekolah dan orang tua siswa adalah unsur paling penting yang harus memberikan izin,” ujarnya.

Bima juga menyatakan, bahwa jika sekolah ingin mulai melakukan pembelajaran tatap muka bisa mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, namun dengan catatan permohonan tersebut didukung dan disetujui serta disepakati oleh komite sekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga harus menyiapkan secata rinci terkait dengan 3 aspek utama, pertama konsep atau sistem pembelajarannya jelas, seperti apa pemberian mata pelajaran dan pengaturan kelasnya, kedua kesiapan protokol kesehatan di sekolah harus memenuhi data periksa.

“Jadi nanti dinas kesehatan (dinkes) akan melakukan sosialisasi daftar periksa apa yang harus dipenuhi oleh sekolah, seperti kesiapan thermogun dan kesiapan apabila ada peristiwa darurat,” terangnya.

Aspek ketiga, pihaknya tidak ingin siswa berkerumun di lingkungan sekolah, sehingga menimbulkan penularan Covid-19.

“Kami tidak ingin apabila sekolahnya sudah siap, sistem pembelajarannya sudah baik, protokol kesehatan sudah baik, tapi di lingkungan sekolah siswa berisiko untuk berkerumun, baik itu di kantin, warung dan lain lain,” tambahnya.

Pemkot juga akan melakukan koordinasi dengan aparatur wilayah dan dinas perhubungan (dishub) untuk mengantisipasi apabila terjadi penumpukan di angkutan umum.

“Jadi yang harus kita antisipasi bukan saja kondisi di lingkungan sekolah, tetapi kondisi ketika siswa berangkat dan pulang sekolah, untuk itu akan ada aturan lebih lanjut dari pemkot untuk memastikan protokol kesehatan untuk tetap dipatuhi di transportasi publik,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Bogor juga memberlakukan sanksi apabila ada sekolah yang melanggar protokol kesehatan, termasuk apabila terjadi peristiwa ada siswa yang positif, kebijakan izin pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut akan dievaluasi kembali.

“Disdik akan melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah untuk menyampaikan kebijakan ini dan sekolah diminta untuk menyiapkan mulai membicarakan dengan komite sekolahnya apakah ingin mengajukan, tetapi apabila tidak ada kesepakatan dengan komite sekolah maka sekolah itu belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka,” pungkasnya. (Heri)