BOGOR TODAY – Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr Sarbini Abdul Murad mengecam perlakuan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang dianggap mengintervensi penanganan medis dan tidak beretika.

Pernyataan tersebut mengacu pada tindakan Bima yang menyatakan bakal mendatangi RS Ummi jika HRS menolak diswab, dan mengungkap kondisi medis imam besar di kalangan FPI itu.

“MER-C mengirim beliau untuk beristirahat di RS. Namun mendapatkan perlakuan yang kurang beretika dan melanggar hak pasien dari wali kota Bogor dengan melakukan intervensi terhadap tim medis yang sedang bekerja, sehingga mengganggu pasien yang sedang beristirahat,” kata Sarbini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/11/2020).

Dirinya menegaskan, Bima perlu mempelajari etika kedokteran, dimana tim medis harus menghargai hak pasien untuk menerima atau menolak upaya pemeriksaan dan pengobatan tanpa intervensi atau tekanan dari publik.

Tak hanya itu, ia juga meminta Bima yang juga menjabat Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Bogor itu mempercayakan penanganan Rizieq kepada rumah sakit dan tim medis yang mengetahui langkah yang perlu dan tidak perlu dilakukan.

“Saat ini semua pemeriksaan yang perlu dilakukan tengah berjalan dan pengobatan akan dijalankan sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan,” terangnya.

Sarbini menambahkan, keluarga Rizieq merupakan pihak yang berwenang untuk menyampaikan kondisi kesehatan. Bahkan, kewenangan tersebut juga tak dimiliki oleh rumah sakit ataupun dokter.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Ummi tengah dilakukan pemeriksaan kepolisian atas
tudingan menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular. Laporan itu diduga berkaitan dengan pengambilan uji swab (swab test) Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab.

Kata Bima hal itu merupakan bagian dari kesepakatan bahwa ketika pengambilan (swab) itu semua harus sesuai dengan prosedur dan aturan.

“Sekarang sedang didalami juga oleh kepolisian siapa saja yang ada disitu, kan harus ada sanksinya,” terang Bima. (B. Supriyadi).