BOGOR TODAY – Langkah Budi Mudrika malam itu tampak tergesa-gesa, gusar seperti ingin menerkam siapa saja yang ada didepannya. Sorot matanya tajam. Gulungan kertas houtvrij schrijfpapier atau lebih familiar dengan nama HVS digengam kuat, sedikit lusuh karena cengkeramannya.

Budi tak sendiri, puluhan rekannya yang mengenakan kemeja biru muda dipadu putih turut membayangi Budi.

Ya, Budi Mudrika merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor.

Tepat pukul 15.00 WIB dirinya mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menyampaikan aspirasinya dan meminta kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dinaikan sebesar 3,27 persen atau menjadi 4,3 juta rupiah.

Namun upaya yang telah dilakukan hingga pukul 21. 30 WIB gagal, tidak adanya kesepakatan atas permintaa itu.

Amarah Budi memuncak hingga mendatangi rumah dinas Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Di sana mereka meminta membatalkan rekomendasi soal tidak adanya kenaikan upah di Kota Bogor untuk tahun depan, yang batas terakhir diserahkannya rekomendasi kenaikan upah minimum kota hari ini, Jumat 20 November 2020.

“Aksi kami lakukan lantaran permintaan kenaikan upah minimum kota (UMK) dari Rp4,1 juta menjadi Rp4,3 juta di tahun 2021 tak direalisasi pemerintah,” ucap Budi.

Padahal, kata dia seperti Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok, Sukabumi dapat menaikan (UMK). “Lalu Kenapa Kota Bogor tidak bisa. Jadi kami menuntut kenaikan upah,” beber Budi.

Dirinya meminta agar kenaikan itu disama ratakan dengan Kabupaten Bogor sebesar 3,27 persen atau menjadi Rp4,3 juta.

Hingga pukul 01.00 dinihari Budi dan rekamnya masih bertahan di rumah dinas Wali Kota Bogor yang didominasi warna putih tersebut.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Bogor tidak menaikan upah tahun 2021 itu merupakan kebijakan Pemerintah Jawa Barat dan telah diungkapkan Kepala Disnakertrans Kota Bogor Elia Buntang.

“(UMK) Bogor pada 2020 di angka Rp4,1 juta. Bila dilihat kondisi pandemi seharusnya upah kota turun. Tapi itu tidak mungkin. Perkiraan saya paling sama dengan tahun lalu, di angka Rp4,1 juta,” ujar Elia.

Elia menerangkan, untuk penetapan penetapan UMK Kota Bogor secara resmi ditentukan melalui rapat bersama dengan
pengusaha, asosiasi pekerja, para buruh dan Pemerintah Kota Bogor. Nantinya,
bila penetapan sudah dilakukan maka akan diusulkan ke tingkat provinsi untuk diputuskan.

“Yang terpenting bagi pekerja saat ini adalah mempunyai pemasukan yang cukup dan rutin setiap bulan,” tegasnya. (B. Supriyadi)