BOGOR TODAY – Para Wali Kota dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta Pemerintah Pusat agar transparan soal aspek pendataan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

Dengan demikian, Apeksi akan melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri terkait.

“Sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada Presiden dan Menteri yang waktunya sedang diatur untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota di seluruh Indonesia,” tutur Bima usai penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) bersama Forum Rektor Indonesia (FRI) di Taman Ekspersi, Sabtu (6/3/2021).

BACA JUGA :  Diduga Sakit Hati, Abang di Samosir Tega Bunuh Adik Kandung

Bima Arya, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Apeksi menyebut terdapat empat rekomendasi yang akan disampaikan, yakni persoalan transparansi pendataan bantuan sosial yang betul-betul agar diperhatikan. Sehingga tidak ada persoalan adanya data tidak akurat atau valid.

BACA JUGA :  Kecelakaan Pemotor Emak-Emak di Bantul Patah Tulang usai Ditabrak Vixion

“Hal itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang tentunya sudah memiliki pengalaman juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi dana bansos, pendataan keluarga tidak mampu menjadi kepedulaian yang pertama kami para Wali kota,” ucap Bima.

============================================================
============================================================
============================================================