BOGOR TODAY – Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4 melakukan sidak ke SDN Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan. Sidak tersebut guna pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini digunakan sekolah.

Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Said Mohamad Mohan mengatakan, pihaknya akan mencoba lebih dalam mengawasi pengunaan dana BOS di sekolah-sekolah.

“Kemarin sempat ada kasus masalah dana BOS yang dilakukan kepala sekolah di tahun 2020. Untuk itu kita akan mengawasi penggunaan Dana BOS ini,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin memgetahui adanya keluhan orang tua murid terkait dengan komite sekolah. “Jangan sampai sekolah itu memanfaatkan komite untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh semestinya,” tegasnya.

Politisi Gerindra itu mengaku dalam sidaknya tersebut belum menemukan hal-hal terkait dengan penyelewengan dana BOS. “Kami masih dapat informasi yang normatif. Belum ada temuan, namun data laporan dana bos sudah kita pegang untuk bahan pengecekan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 4 Ahmad Rifki Alaydrus menuturkan, kedatangan Komisi 4 ke sekolah-sekolah ini untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD terkait pemanfaatan anggaran dana BOS dan pembelajaran di saat pandemi.

“Kami tidak ingin terjadinya kasus penyelewengan dana BOS, kami ingin memaksimalkan peran fungsi DPRD Kota Bogor agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mencoreng nama pendidikan di Kota Bogor,” ucapnya.

Soal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Rifki menjelaskan, kegiatan PJJ di SDN Pakuan berjalan dengan baik. Namun dirinya belum mengetahui kegiatan PJJ di sekolah lain, untuk itu dirinya akan melakukan kunjungan lanjutan ke sekolah lain.

“Ini baru satu SD, kita belum tau juga di sekolah lain. Kita kawatirkan ini tidak maksimal sehingga nantinya terjadi lost generation di era pandemi ini, kita tidak ingin anak didik tidak mempunyai skil yang mumpuni dan sesuai dengan kapasitas yan ada,” kata Rifki.

Dalam PJJ ini, tambah Rifki, tenaga pengajar memiliki kendalanya dari internet, sehingga di saat pembelajaran sedang berlangsung adanya lost signal yang menyebabkan pembelajaran terputus.

“Makanya kita mencoba mendorong kembali anggaran wifi publik yang pernah Pemkot luncurkan. Kita ingin anggaran tersebut bisa direalisasikan kembali agar peserta didik ini tidak kesulitan dalam membeli kuota atau pulsa untuk kegiatan belajar mengajar,” tutupnya. (Heri)