Oleh : Heru B Setyawan (Pemerhati Pendidikan)

PP Muhammadiyah, LP Ma’arif PBNU, PGRI, Taman Siswa dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang mengatasnamakan Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menentang aturan Kemendikbudristek yang enggan mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60.

Aturan itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan BOS Reguler.

Baca Juga :  1 Mangkok Bakso Mendadak Menjadi Lautan Kecap, Pria Ini Auto Tak Nafsu Makan

“Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi Negara,” demikian dari rilis yang diterima, (3/9/2021).

Mereka meminta dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, Kemendikbudristek seharusnya memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. “Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.
Karena itu, aliansi tersebut menolak adanya aturan tersebut. Dan meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim segera menghapusnya.

Baca Juga :  6 Santriwati IAPAT – UNDIP Sandang Gelar Hafidzoh

“Mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,” demikian bunyi pernyataan.

Halaman:
« 1 2 | Selanjutnya › » Semua