8 Kepala Sekolah Dimutasi Usai Kisruh PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Beri Instruksi Khusus

BOGOR-TODAY.COM – Menyusul adanya kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan rotasi mutasi terhadap para kepala sekolah dan pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, Senin 31 Juli 2023.

Bima menyampaikan instruksi khusus kepada para pejabat baru di Dinas Pendidikan (Disdik) untuk berinovasi agar PPDB tahun ajaran 2024 lebih merata.

Sebanyak 64 orang yang dilantik: 14 orang dari PPPK, dua orang staf fungsional, 31 orang kepala sekolah dasar, delapan orang kepala sekolah menengah pertama, enam orang Eselon III B, dan tiga orang Eselon III A.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa tugas kita bersama. Memperoleh pendidikan adalah hak masyarakat. Sistem zonasi kemarin yang sempat ramai, pembelajaran bagi kita semua, banyak yang harus dibenahi. Banyak yang harus diperbaiki,” ungkap Bima kepada wartawan di aula gedung Disdik.

Bima menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh guru, pimpinan sekolah, tenaga pendidik dan pejabat Disdik Kota, atas usahanya agar seluruh warga Kota Bogor memperoleh pendidikan yang layak.

“Tetapi izin saya juga melakukan langkah saya sebagai wali kota untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan akses pendidikan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat Kota Bogor,” terang Bima.

Bahkan Bima Arya telah memerintahkan kepada Inspektorat untuk memeriksa, sehingga PPDB bisa lebih baik kedepannya. Hasil lengkap dari Inspektorat sudah diterima oleh dirinya.

“Atas hasil kerja komprehensif dan lengkap, saya ucapkan terimakasih. Kami akan benahi semaksimal mungkin sistem PPDB. Disdukcapil harus dibenahi dan harus lebih ketat sistem yang ada. Tidak begitu saja perpindahan domisili kependudukan,” jelas Bima.

Bima pun kemudian menegaskan, semua harus dievaluasi mulai dari operator sampai Kabid dan tentu Kadis dilingkungan Disdukcapil dan Disdik. Menurutnya perlu ada sistem yang memastikan konfirmasi ulang, verifikasi ulang, itu untuk memastikan tidak ada titip nama di KK, untuk memastikan tidak ada yang terpinggirkan hak nya karena ada yang melanggar.

“Tugas kami juga memastikan jumlah sekolah cukup dan gurunya ada. Agar semua seimbang antara lulusan SD ke tingkat SMP,” tegasnya.

Selain itu, dirinya menitipkan kepada Kepala Disdik Kota Bogor Sujatmiko Baliarto dan Sekretaris Disdik Kota Bogor yang baru Hendres Deddy Nugroho. Pertama dirinya tidak mau ada kunjungan dari Disdik yang memberatkan sekolah, kemudian acara perpisahan dan acara sekolah lain juga agar tidak memberatkan orang tua.

“Boleh ada tapi harus wajar, sesuai kemampuan orang tua. Harus ada perubahan sistem di Disdik ini. Hal ketiga harus berkolaborasi kadis, sekdis dan lainnya agar Kota Bogor menjadi contoh daerah lain dalam hal PPDB,” pungkasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News