Pengarusutamaan Gender Jadi Perencanaan di Perangkat Daerah Kota Bogor

Seminar dan sharing motivation memperingati Hari Perempuan Internasional.

BOGOR-TODAY.COM – Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan bahwa di Kota Bogor pengarusutamaan gender diturunkan menjadi perencanaan dari kegiatan-kegiatan pada semua perangkat daerah.

Ada yang sifatnya fisik bahwa pembangunan yang dilakukan harus ramah bagi perempuan dan anak-anak. Sementara sifatnya non fisik juga dilakukan dalam bentuk edukasi, desiminasi, brainstorming atau yang lebih bersifat ideologis.

Hal ini disampaikannya pada seminar dan sharing motivation yang dilaksanakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor  memperingati Hari Perempuan Internasional di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, pada Sabtu (2/3/2024).

Melihat data pada APBD Kota Bogor, ada Rp 325 miliar yang dialokasikan sebagai konsistensi dan komitmen Kota Bogor pada pembangunan berkelanjutan untuk pengarusutamaan gender, baik kegiatan fisik maupun non fisik.

BACA JUGA :  Kontingen Pelajar Kota Bogor Rajai POPWILDA I Jawa Barat

“Semuanya harus dilakukan assessment dan monitoring. Ada empat pilar dari pengarusutamaan gender yang dijadikan indikator, sejauh mana Wali Kota Bogor dan jajaran memiliki komitmen dan konsistensi untuk hal tersebut,” kata Bima Arya.

Pilar pertama adalah akses. Harus dipastikan tidak ada yang tertutup dan tidak ada perbedaan untuk perempuan dalam pendidikan, daftar pekerjaan, open bidding jabatan kepala dinas, beauty kontes atau yang lain. Sebab, para perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama.

BACA JUGA :  Lewat Program "Kami Mendengar", Direktur RSUD R. Moh. Noh Nur Pimpin Upacara di SMPN 2 Caringin

Kedua kontrol, maksudnya ada jaminan dan komitmen dari konsistensi bahwa setiap perempuan memiliki kontrol penuh terhadap hal dan nasib dirinya.

“Kepala Dinas PUPR ketika menjalankan tugas tidak disetir oleh kekuatan atau kepentingan lain, apalagi yang berdasarkan perbedaan gender. Jadi dipastikan adanya pemenangnya hak-hak dari para perempuan. Seperti wali kota yang tidak dipengaruhi kekuatan atau kepentingan apapun  hanya melayani warga semaksimal mungkin,” ungkap Bima Arya.

Ketiga adalah partisipasi. Perempuan itu harus bisa mewarnai dalam hal kualitatif dan kuantitatif pada setiap proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================