BOGOR-TODAY.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menghadiri kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia yang dilaunching oleh Presiden Joko Widodo dengan nama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech INA Digital diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mewujudkan keterpaduan layanan publik dalam integrasi layanan publik pemerintah pusat, kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Hadir mewakili Pemkot Bogor, Hery Antasari mengatakan bahwa Kota Bogor siap untuk mengikuti dan menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, diantaranya dalam hal kesiapan talenta digital atau sumber daya ASN digital serta sosialisasi.
“Insya Allah Kota Bogor bisa mengikuti dan siap menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” katanya.
SPBE Summit 2024 dan launching GovTech INA Digital ini, lanjut Hery, merupakan semacam holding digitalisasi pada sektor pemerintahan untuk mengintegrasikan data dan layanan menjadi terpusat.
Sehingga, sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa tidak boleh lagi ada pembuatan aplikasi baru pada tahun ini.
“Arahan Pak Presiden itu clear bahwa tidak ada lagi membuat aplikasi, karena di Indonesia ini sudah ada 27.000. Jadi kalau (layanan melalui aplikasi/platform) tidak berbentuk integrasi ataupun tidak diintegrasikan dengan GovTech INA Digital, maka tidak diperkenankan kembali adanya anggaran APBD untuk membuat aplikasi,” ujarnya setelah mengikuti arahan presiden.
Dalam SPBE Summit 2024 dan peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi dan menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi harus melayani bukan mempersulit dan bukan memperlambat.
Sehingga lanjut Presiden Jokowi, seharusnya yang menjadi tolak ukur dari sebuah capaian adalah kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelayanan dalam kemudahan mengurus segala sesuatu.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih ada 27.000 aplikasi, ada 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya juga sendiri sendiri. Nggak akan mungkin terjadi adanya mempermudah, mempercepat tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa, mulai tahun ini, seperti apa yang sudah disampaikan pada awal Januari lalu agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.
Dari data yang yang masuk dan sudah melalui pengecekan disaat merumuskan anggaran, Presiden Joko Widodo menyebut anggaran membuat aplikasi atau platform mencapai Rp 6,2 Triliun.
