Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) Geruduk Kantor Bawaslu Jember, Desak Pemecatan Ketua Panwascam Sumberbaru

BOGORTODAY.COM – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) melakukan aksi protes besar-besaran di depan kantor Bawaslu Jember pada Rabu (13/11/2024).

Aksi ini digelar sebagai bentuk kecaman terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jovita, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sumberbaru, yang dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Peserta aksi yang mayoritas terdiri dari warga dan tokoh masyarakat Jember, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Panwascam Sumberbaru yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mereka menuntut agar Bawaslu segera memecat Jovita karena dianggap telah secara terang-terangan melanggar kode etik dan mengancam akan menghadapi siapapun yang menentangnya.

“Jovita terang-terangan melakukan pelanggaran, bahkan berujar akan menghadapi langsung kalau ada apa-apa. Kami minta Bawaslu panggil sekarang juga,” tegas Novi, salah satu peserta aksi, yang meminta agar Bawaslu segera bertindak tegas terhadap Jovita.

Selain itu, para peserta aksi juga mengungkapkan kekesalan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara pemilu lainnya di wilayah Jember, seperti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Mereka menduga bahwa beberapa oknum penyelenggara pemilu terlibat dalam kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu.

“Hampir di semua kecamatan di Jember ini PPK dan PPS melanggar etik. Bukti-buktinya ada. Harusnya Bawaslu bersikap tegas. Harusnya yang terbukti melanggar disanksi tegas, bukan hanya disanksi teguran,” ujar Novi menambahkan.

Koordinator lapangan aksi tersebut, Adil Satria Putra, lebih keras dalam menyuarakan tuntutannya. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut telah mencederai demokrasi dan merusak integritas pemilu.

“Mereka telah mencederai demokrasi, penghianat demokrasi, harus ditindak tegas, harus dipecat agar demokrasi di Jember tetap terjaga,” serunya.

Menanggapi desakan para peserta aksi, Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, berusaha meredakan ketegangan dengan menjanjikan tindak lanjut terhadap masalah ini.

“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya saat menemui para peserta aksi.

Namun, pernyataan Sanda tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pengunjuk rasa. Mereka menuntut agar tindakan segera diambil, tanpa perlu ada proses yang dianggap hanya akan memakan waktu dan berpotensi menunda penegakan hukum.

“Kami minta sekarang juga Jovita ini dipanggil, dipecat. Kami gak mau ada proses, karena kalau ada proses, kita sudah tahu hasilnya seperti apa,” sergah salah seorang peserta aksi dengan suara keras.

Meski desakan dari peserta aksi semakin kuat, Sanda Aditya Pradana berusaha tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Ia meyakinkan peserta aksi bahwa Bawaslu Jember akan segera menindaklanjuti kasus ini bersama dengan beberapa komisioner Bawaslu setempat.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan dengan transparan. Jika memang terbukti bersalah, tindakan tegas akan diambil sesuai ketentuan yang ada,” tegas Sanda.

Setelah beberapa waktu bernegosiasi, pihak Bawaslu akhirnya sepakat untuk melanjutkan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Mereka juga berjanji untuk melibatkan komisioner Bawaslu lainnya dalam penanganan kasus ini.

Meskipun ada jaminan bahwa perkara ini akan ditindaklanjuti, banyak peserta aksi yang tetap merasa khawatir proses tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.

Mereka meminta agar Bawaslu tidak hanya memberi teguran ringan, tetapi memberikan sanksi yang tegas dan adil agar kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu tetap terjaga.

Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap integritas pemilu, AMP2J menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap para pelaku pelanggaran, demi menjaga kualitas demokrasi di Jember.

Aksi ini menandai meningkatnya kesadaran masyarakat Jember akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil.

Desakan untuk memecat Jovita dan memberi sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu yang melanggar etika menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Para peserta aksi berharap Bawaslu Jember segera menuntaskan perkara ini dengan langkah yang tegas, agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berintegritas.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News