Beda Cara Dedi Mulyadi dengan Dedie Rachim Dalam Pembentukan Tim Transisi, Pengamat Bilang Begini

BOGORTODAY.COM – Tim transisi pasangan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin mulai memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor, pada Kamis (30/1/2025) di lingkungan Balai Kota Bogor.

Meskipun keduanya memenangkan Pilkada yang diselenggarakan pada November 2024 lalu. Namun berbeda yang dilakukan, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi dengan Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Rachim, terutama terkait tim transisi.

Jika politisi Gerindra menggunakan unsur ASN pemerintah provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi sama sekali tidak melibatkan unsur eksternal dalam tim transisi. Sebaliknya, Dedi Rachim dan Jenal Mutaqin mempercayakan tim transisi kepada sejumlah politisi, pengusaha, dan tim suksesnya di pilkada.

Pengamat politik dari Universitas Djuanda, Undang Suryatna mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi karena dalam membentuk tim transisi untuk menyelaraskan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan program dan anggaran yang sedang berjalan TA 2025, melibatkan ASN terutama yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dan unsur pelaksana pembangunan lainnya (OPD).

“Mereka merupakan unsur program kerja pembangunan, yang bersifat strategis, dan terutama mereka yang terlibat dalam bidang perencanaan pembangunan dan anggaran, sehingga gubernur terpilih dapat membuat penyelerasan-penyelarasan, diantaranya program kerjanya di 100 hari pertama bertugas karena momen ini sering dijadikan ukuran oleh masyarakat dan media massa. Kemudian program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran berjalan,” papar Undang, Jumat (31/1/2025).

Dijelaskan Undang, salah satu kelebihan dari cara memilih tim transisi yang dilakukan Dedi Mulyadi bisa langsung mengetahui program mana yang harus mendapatkan penanganan segera tanpa menunggu laporan dulu dari tim alias bisa menyiapkan kebijakan yang dianggapnya perlu, kemudian langsung dieksekusi setelah dilantik nantinya.

“Perlu diingat, eksekusi anggaran bisa dilakukan setelah pelantikan. Untuk tim transisi dari ASN bisa jadi lebih memahami secara teknis, dalam mensinkronisasikan program serta anggaran dan relatif mudah berkomunikasi dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerahnya,”tandas dia.

Namun, kata Undang, hasil penyelarasan program gubernur terpilih dengan program anggaran tahun berjalan, pada saatnya setelah dilantik sebagai gubernur perlu dikomunikasikan dan dibahas bersama dengan DPRD dan mendapat persetujuan bersama.

Senada, pengamat politik lainnya masih dari Universitas Djuanda, M. Yusuf GG Seran mengaku, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi merupakan langkah yang tepat. Jika membandingkan Dedi Mulyadi dan Dedie A Rachim, sambung Seran, maka ada dua pendekatan berbeda yang ditempuh dua kepala daerah terpilih dalam membentuk tim transisi.

“Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi lebih menekankan pendekatan dari dalam pemerintahan, sementara Wali Kota Bogor terpilih Dedie Rachim, lebih menekankan pendekatan dari luar pemerintahan,” tukas dia.

Seran menambahkan, akomodasi serta sinkronisasi visi, misi dan program kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel