Pemkab Bogor Pilih Satgas Sekolah, Bukan Barak TNI, Atasi Kenakalan Pelajar

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor merespons wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan siswa bermasalah melalui pelatihan karakter di barak TNI.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal, menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah langkah strategis untuk menangani kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

“Kalau kami, dari kabupaten itu mengatur sd,smp jadi kami fokus mengatur kalo di ketemukan penganggulangan kekerasan itu banyak disana tim pencegahan penanggulangan kekerasan bukan hanya terkait dengan anak-anak nakal saja,” ujar Bambang, Senin (5/5/2025).

Menurut Bambang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah memiliki tim dari kementerian yang menangani pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Siapkan Mural Bergambar Pahlawan Nasional di Jalur Jayanti–Bojong Koneng

Salah satu upayanya adalah membentuk satuan tugas (satgas) di setiap satuan pendidikan untuk menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan (bullying), kekerasan verbal, hingga kenakalan pelajar.

“Tim ini ada dari sekolah dan tim kabupaten juga sudah terbentuk, kita sudah beberapa kali melaksanakan tugas ketika ada masukan dari teman-teman semua kita panggil di BAP ketika terjadi kekeliruan kita lakukan sanksi, atau mediasi jika memungkinkan,” jelasnya.

Bambang juga menambahkan, satgas tersebut tidak hanya dibentuk di tingkat SD dan SMP, tetapi juga hingga jenjang TK. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), serta Komnas Anak, guna menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan karakter bagi guru BK dan konselor.

BACA JUGA :  Hari Lahir Pancasila, Bupati Bogor Tegaskan Pentingnya Persatuan dan Kebhinekaan

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemkab Bogor akan tetap mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, namun tetap memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

“Kita tetap mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan yang ada di kab Bohor. Tiap wilayah tentu punya karakteristik masyarakat yang berbeda-beda,” tegas Rudy.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================