STRATEGI BARU MENUJU PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG CERDAS

Dr. Yudi Wahyudin (Wakil Rektor IV Universitas Djuanda & Kepala Pusat Kolaborasi Riset dan Advokasi Kelauatan, Lingkungan Perairan dan Perikanan)

Oleh:

Dr. Yudi Wahyudin

(Wakil Rektor IV Universitas Djuanda & Kepala Pusat Kolaborasi Riset dan Advokasi Kelauatan, Lingkungan Perairan dan Perikanan)

Bagaimana merancang pembangunan daerah yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, dan bukan sekadar menumpuk rencana di atas kertas? Jawabannya cukup sederhana, yaitu berbasis bukti, dan bukti terbaik tentu saja hanya datang dari hasil riset.

Hal inilah yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) tahun 2025-2029.

Balitbangda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan sebuah forum khusus yang dirancang untuk datang menjaring perspektif baru dari berbagai stakeholder daerah dan pusat untuk memberikan penguatan dan pemantapan pilar referensi dalam penyusunan renstranya.

Forum yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025 ini menghadirkan para birokrat terkait, akademisi perguruan tinggi di wilayah administrasi Jawa Barat, dan praktisi untuk dapat berdiskusi dan memberikan tambahan kekayaan pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak kedalaman substansi renstra yang disusun.

Dalam dunia birokrasi, hasil penelitian kerap dianggap sebagai dokumen pelengkap yang jarang disentuh kembali.

Namun, situasi ini mulai berubah seiring perubahan paradigma pembangunan terkini.  Jawa Barat kini berambisi menjadikan riset sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Artikel ini mencoba memberikan ruang integrasi penggunaan pendekatan penyusunan yang sistematis dan terukur agar dapat menghasilkan renstra terbaik yang juga inovatif, terstruktur, dan terukur, yaitu salah satunya melalui kombinasi pendekatan analisis SWOT dan penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Mengapa Harus Berbasis Riset?

Pembangunan tidak bisa lagi hanya mengandalkan insting atau pengalaman birokrasi. Kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan menuntut solusi yang berbasis pada data dan bukti ilmiah.

Sayangnya, riset di level daerah seringkali tercerai-berai, tidak terdokumentasi dengan baik, atau bahkan tidak digunakan dalam penyusunan kebijakan, sehingga tekstualitas kebijakan yang diambil cenderung ”gagal” manfaat berkelanjutan dan tidak memenuhi ekspektasi kesejahteraan publik.

Balitbangda Jawa Barat mencoba untuk menjawab persoalan ini dengan menyusun strategi baru yang mengintegrasikan hasil riset ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.

BACA JUGA :  Kebiasaan Begadang Bisa Ganggu Tumbuh Kembang Anak, Orang Tua Diminta Lebih Waspada

Strategi ini tidak hanya memetakan kekuatan dan kelemahan internal, tetapi juga memperhatikan peluang dari kebijakan nasional serta ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaannya.

Indikator keberhasilan pembangunan pada akhirnya diharapkan dapat menjawab tantangan nyata di level ”grass root” karena merupakan hasil dari riset yang telah dijalankan sebelumnya.

Strategi Integrasi SWOT dan Anggaran Berbasis Kinerja

Pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat diterapkan dalam penyusunan Renstra Balitbangda dilakukan dengan cara yang berbeda yang lebih sistematis dan terukur.

Setiap faktor diberi bobot dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan strategi dan program.  Hasilnya tentu akan dapat menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki kekuatan di bidang kapasitas SDM riset dan teknologi informasi, tetapi masih menghadapi tantangan koordinasi antar-instansi dan terbatasnya anggaran riset.

Di sisi lain, peluang besar terbuka lebar, dimana pemerintah pusat sedang mendorong sinergi riset nasional melalui Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan kebijakan inovasi daerah.

Dari pemetaan tersebut, Balitbangda dapat merumuskan sejumlah program dan kebijakan strategis. Salah satunya adalah membangun ”open research platform”, yaitu sistem digital berbasis data besar yang dapat menjadi sumber pengetahuan terbuka bagi OPD, akademisi, hingga masyarakat.

Setiap program yang didesain berdasarkan hasil riset dapat disinkronisasi dengan kebutuhan anggaran berbasis kinerja, sehingga menjadi lebih terarah dan terukur serta menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Kolaborasi Adalah Kunci

Strategi lain yang dirancang adalah dengan membentuk konsorsium ”triple helix”, yaitu kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan strategis.

Model ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas, sekaligus mempercepat proses adopsi hasil riset ke dalam kebijakan.  Langkah ini sekaligus dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai pelopor dalam pendekatan “knowledge-to-policy”, yaitu suatu gagasan bahwa keputusan publik semestinya lahir dari hasil riset, bukan hanya dari tekanan politik atau kepentingan sektoral.

Selain itu, kolaborasi dengan pelaku industri setidaknya dapat menjadi ruang terbuka bagi terciptanya ”sharing budget and benefit”, dimana perguruan tinggi memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dukungan pendanaan bukan hanya dari kerjasama dengan pemerintah, tetapi juga dari sektor industri.

BACA JUGA :  Wabup Jaro Ade Apresiasi Bogor Hujan Trail Dorong Sport Tourism dan Penguatan UMKM

Adapun hasil riset yang dilakukan dapat mendorong pemerintah dan memberikan rekomendasi terukur untuk lahirnya kebijakan ramah industri, sedangkan industri juga memperoleh benefit dari inovasi dan hilirisasi hasil riset, disamping ruang terbukanya kebijakan pemerintah yang saling memberi manfaat dengan sektor industri.

Bukan Sekadar Program, Tetapi Sebuah Sistem

Keunggulan pendekatan kombinatif yang ditawarkan ini adalah keseriusan dalam menautkan strategi dengan anggaran.

Semua program disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting), sehingga tiap rupiah yang dialokasikan dapat dikaitkan langsung dengan output dan outcome yang ingin dicapai oleh daerah.

Contonya adalah program pelatihan SDM yang diselenggarakan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban program peningkatan kapasitas, akan tetapi dilengkapi dengan indikator kinerja mengikat, seperti jumlah ASN yang tersertifikasi dalam metodologi riset dan evaluasi kebijakan serta kompetensi teknis lainnya yang dibutuhkan bagi pengelolaan daerah secara menyeluruh.

Jalan Masih Panjang, Tapi Arah Sudah Benar, dan Peluang Ada di Depan

Strategi sebagaimana disebutkan sebelumnya tentu saja bukan tanpa tantangan. Salah satu yang utama adalah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika kebijakan pusat yang kerap berubah cepat.

Namun, keberanian Jawa Barat untuk dapat menata ulang sistem perencanaan pembangunan daerah patut diapresiasi.  Transformasi ini dapat menandai pergeseran dari birokrasi yang reaktif menjadi pemerintahan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based government).

Peluang pendekatan ini bilamana dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin dapat menjadi model yang dapat direplikasi ke provinsi lain di Indonesia.  Yang jelas, riset bukan lagi hanya sebagai dokumen pelengkap, melainkan merupakan motor penggerak perubahan

Jawa Barat diharapkan dapat memberi pelajaran penting bahwa pembangunan daerah yang cerdas harus dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dan pemahaman itu hanya dapat diperoleh melalui riset yang kuat, strategis, dan terintegrasi. Kini saatnya pemerintah daerah lain pun dapat mengambil langkah serupa untuk membangun berdasarkan hasil riset, bukan hanya sekadar membangun dari sebatas rencana konvensional. ***

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================