Gibran Akan Dapat Tugas Khusus Tangani Papua, Termasuk Soal HAM

BOGORTODAY.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan di Papua. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024.

Menurut Yusril, penugasan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik di wilayah Papua, tetapi juga mencakup isu-isu penting lainnya seperti persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini menjadi perhatian luas. Ia menjelaskan bahwa rencana penugasan ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat pemerintahan dan nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Yusril juga menyebutkan bahwa dengan tugas tambahan tersebut, tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor kerja khusus di Papua sebagai bentuk kehadiran langsung negara di wilayah timur Indonesia itu. Langkah ini dinilai penting agar upaya percepatan pembangunan dan penyelesaian konflik bisa dilakukan secara lebih efektif, dekat dengan masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Bahkan mungkin akan ada kantornya Wakil Presiden di Papua untuk menangani langsung masalah ini,” ujar Yusril saat menghadiri acara tersebut, dikutip pada Selasa (8/7).

Ia menambahkan bahwa penunjukan Gibran sebagai tokoh yang mendapat penugasan langsung dari Presiden menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendalam di Papua. Pemerintah disebut tengah menyusun strategi besar agar pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan sosial budaya.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut membahas keputusan Presiden Prabowo yang menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia dalam kabinet mendatang. Pigai yang berasal dari Papua dan memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

Yusril meyakini bahwa kombinasi antara peran Gibran sebagai Wapres dan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM bisa menjadi pendekatan baru yang lebih inklusif, dialogis, dan efektif dalam menangani berbagai isu di Papua. Dengan pendekatan langsung yang humanis dan fokus pada keadilan, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan masyarakat Papua.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar penugasan ini menjadi titik awal perubahan besar bagi Papua—bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dalam hal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan penguatan kehadiran negara secara menyeluruh di wilayah tersebut.(mg2)

Sumber: cnnindonesia.com

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel