Menteri-Menteri Prabowo Ramai-Ramai Ajukan Tambahan Anggaran Fantastis 

BOGORTODAY.COM – Sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Permintaan tersebut cukup besar, bahkan ada yang mencapai hingga Rp184 triliun.

Alasan utama pengajuan tambahan anggaran ini adalah untuk mendukung target ambisius pembangunan nasional yang telah dicanangkan dalam pemerintahan Prabowo. Permohonan ini diajukan dalam rapat anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2026 yang juga melibatkan Badan Anggaran (Banggar) serta berbagai komisi di DPR RI. 

Permintaan masif ini mendapat perhatian khusus, mengingat tekanan terhadap anggaran negara dan ambisi besar yang dicanangkan pemerintahan ke depan. 

Beberapa pejabat yang mengajukan tambahan anggaran antara lain: 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi 

Budi Arie mengajukan tambahan dana sebesar Rp5,98 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana ini difokuskan untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dengan rincian Rp340 miliar untuk manajemen dan Rp5,6 triliun untuk sektor perkoperasian. Jika disetujui, total anggaran Kemenkop menjadi lebih dari Rp6,45 triliun. Tambahan ini sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2025 yang memprioritaskan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan. 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 

Sjafrie mengusulkan dana tambahan sebesar Rp184 triliun, yang menurutnya sangat dibutuhkan karena pagu indikatif saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertahanan, seperti pembinaan personel TNI, pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga pengadaan persenjataan baru. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

Tito mengajukan penambahan anggaran Rp3,14 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan arahan Presiden di daerah, program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta kebutuhan belanja wajib yang tidak dapat ditunda. Dengan tambahan ini, total anggaran Kemendagri untuk 2026 menjadi Rp6,39 triliun. 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 

Kemkomdigi mengajukan tambahan anggaran Rp12,6 triliun dari pagu awal Rp7,75 triliun. Tambahan ini dibutuhkan untuk pembangunan akses internet di Papua, keberlangsungan Pusat Data Nasional, dan pengembangan teknologi AI sebagai bagian dari transformasi digital nasional. 

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya 

Kemenekraf mengusulkan anggaran Rp2,3 triliun untuk 2026, naik drastis dari pagu awal Rp428,47 miliar. Dana ini ditujukan untuk pelaksanaan berbagai program pengembangan sektor ekonomi kreatif dan kegiatan strategis nasional. 

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding 

Karding mengajukan penambahan Rp1,3 triliun. Saat ini, pagu indikatif hanya Rp285 miliar, sebagian besar digunakan untuk operasional dan belanja pegawai. Sementara dana untuk program perlindungan dan penempatan pekerja migran sangat minim, hanya sekitar Rp2 miliar. Dana tambahan akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterampilan calon pekerja migran. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo 

Dody mengajukan total anggaran Rp139,74 triliun untuk 2026, naik dari Rp73,76 triliun pada 2025. Tambahan ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sumber daya air, jalan, sekolah, proyek di Papua, serta kesiapsiagaan bencana. 

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi 

Dudy menyampaikan kebutuhan tambahan Rp13,25 triliun. Saat ini, pagu indikatif sebesar Rp24,4 triliun masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar Rp48,88 triliun. Tambahan ini dibutuhkan untuk layanan transportasi perintis dan peningkatan keselamatan transportasi nasional. 

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara 

Kementrans mengusulkan tambahan Rp329,09 miliar. Saat ini, pagu indikatif sebesar Rp1,9 triliun dianggap belum mencukupi total kebutuhan Rp2,23 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk sekretariat, inspektorat, pembangunan kawasan transmigrasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran. 

Mahkamah Agung (MA) 

MA meminta tambahan anggaran Rp7,67 triliun untuk 2026. Pagu indikatif MA tahun depan sebesar Rp10,87 triliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp12,68 triliun. Tambahan ini diperlukan untuk memenuhi hak-hak keuangan dan fasilitas para hakim, seperti gaji, tunjangan, rumah dinas, hingga jaminan pensiun.(mg2) 

Sumber: merdeka.com 

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel