Menteri Sosial Tegaskan Komitmen Pengawasan Pengadaan Laptop Sekolah Rakyat

BOGORTODAY.COM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa program pengadaan laptop untuk sekolah rakyat masih berlangsung sesuai rencana. Proses lelang pengadaan perangkat tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat, guna mendukung kegiatan belajar siswa tingkat SMP dan SMA di seluruh Indonesia.

“Laptopnya pengadaan saya belum tahu laptopnya kayak apa, tapi kan kita harapkan akhir September sudah di tangan siswa,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, Senin (8/9/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengadaan masih dalam tahap pelaksanaan dan belum diketahui siapa pihak swasta yang memenangkan tender. Selain laptop, pemerintah juga menargetkan agar setiap ruang kelas di sekolah rakyat dilengkapi dengan papan tulis digital pada bulan yang sama.

“Sekarang sedang bekerja saya belum tahu, siapa yang menang, tapi yang sudah akhir september Insya Allah sudah di tangan siswa, termasuk seragam, termasuk papan tulis digital. Papan tulisnya juga akan digital nanti akhir september kita lihat saja apakah sudah ada,” kata mantan Bupati Pasuruan tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengadaan, dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penyimpangan, merujuk pada kasus pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

“Saya sudah minta ke bagian pengadaan untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, saya minta pendampingnya juga dari kepolisian dan kejaksaan, dengan LKPP,” kata dia.

Sebagai latar belakang, sekolah rakyat merupakan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi keluarga kurang mampu yang anak-anaknya mengalami putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Pada tahap awal, Kementerian Sosial merintis pendirian 100 sekolah rakyat baru yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di luar dukungan dari mitra swasta yang turut berperan dalam penyelenggaraan program tersebut. (mg1)