Rencana Pemprov Jabar Ambil Alih RSUD Kota Bogor Tuai Penolakan DPRD

BOGORTODAY.COM – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor memunculkan kekhawatiran akan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menilai perubahan kewenangan ini berpotensi mempersulit komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan baik antara pemerintah kota, rumah sakit, dan masyarakat.

“Selama ini komunikasi dengan pihak RSUD mudah karena dikelola pemerintah kota. Kalau nanti diambil alih provinsi, apakah komunikasi bisa secepat sekarang. Itu yang kami khawatirkan,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Menurut Ence, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat di RSUD Kota Bogor bisa terganggu jika jalur koordinasi menjadi lebih panjang.

“Bayangkan masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, sementara aksesnya terbatas karena birokrasi semakin rumit. Itu tentu akan menyulitkan,” tegasnya.

DPRD pun meminta rencana pengambilalihan ini dikaji secara matang agar tidak berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan warga.

“Perlu kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Tujuannya jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat mengunjungi RSUD Kota Bogor, pada Senin (6/9/2025) lalu. Ia memastikan kondisi para korban reruntuhan bangunan di Ciomas, Kabupaten Bogor dapat perhatian penuh dari Pemerintah.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan, baik di RSUD Kota Bogor maupun rumah sakit rujukan, sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi juga menerima laporan dari pihak rumah sakit mengenai tingginya beban pelayanan kesehatan yang ditanggung RSUD Kota Bogor. Rumah sakit ini kerap menerima pasien rujukan dari berbagai daerah seperti Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

“Beban rumah sakit ini sangat tinggi, apalagi banyak pasien yang tidak memiliki BPJS atau terkendala administrasi klaim. Potensi kekurangan biaya operasional bisa terjadi kalau kondisi seperti ini dibiarkan,” jelasnya.

Untuk itu, Pemprov Jabar membuka kemungkinan untuk mengambil alih pengelolaan rumah sakit agar pelayanan kesehatan bisa lebih optimal.

“Kalau memang ada usulan agar Pemprov Jabar mengelola rumah sakit ini, kami menyatakan siap,” pungkas Dedi.