Sejarah Panjang RSUD Kota Bogor jadi Pertimbangan Utama dalam Wacana Alih Kelola Pemprov

BOGORTODAY.COM – Wacana pengambilalihan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memunculkan beragam tanggapan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menilai wacana tersebut sebagai langkah positif, sementara DPRD Kota Bogor meminta agar rencana ini dibahas lebih mendalam mengingat sejarah panjang pengelolaan RSUD tersebut.

Dedie A. Rachim menyatakan bahwa wacana ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Barat yang masih memerlukan kajian matang dari pihak Pemprov.

“Kalau kajian berarti yang mengkaji pihak Pemprov, silakan saja dikaji. Menurut saya, niat baik ini menunjukkan bahwa campur tangan Pemprov dalam meningkatkan layanan kesehatan itu perlu, bukan hanya urusan Pemkot saja,” ujar Dedie, Senin (15/9/2025).

BACA JUGA :  Tanamkan Jiwa Berbagi, SIT Bina Bangsa Sejahtera Bogor Sembelih 5 Sapi dan 26 Domba

Dedie menambahkan, kehadiran Pemprov bukan hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga dukungan anggaran yang memadai. Ia mencontohkan bantuan anggaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat mengalami pengurangan cukup signifikan.

“Kalau kemarin BPJS PBI ada pengurangan yang cukup besar, sampai Rp8,2 miliar. Kalau Pemprov bisa membantu menutupi kekurangan itu, masyarakat Kota Bogor tentu akan lebih terbantu dalam mendapatkan akses dan fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengingatkan bahwa proses pengelolaan RSUD Kota Bogor memiliki sejarah panjang. Sebelumnya, aset RSUD diambil alih dari Yayasan Karya Bhakti untuk dikelola langsung oleh Pemkot Bogor melalui perjuangan panjang DPRD.

BACA JUGA :  Serbu Lapangan Sempur, Warga Berburu Pangan Murah Pemkot Bogor

“Tentu, sekarang kalau tiba-tiba dialihkelola ke Pemprov, harus ada pembahasan mendalam dulu. Tidak bisa langsung begitu saja,” tegas Adityawarman.

Ia juga menilai, jika Pemprov Jawa Barat memang memiliki anggaran dan berencana mengembangkan layanan kesehatan, hal itu harus dibicarakan secara terbuka dan menyeluruh.

“Kita punya pengalaman sebelumnya. Alih kelola aset dari provinsi ke kota saja prosesnya lama. Jadi, wacana ini harus diobrolkan lagi supaya semua pihak diuntungkan,” tambahnya.

Hingga kini, wacana pengambilalihan aset RSUD Kota Bogor oleh Pemprov Jabar masih dalam tahap pembahasan awal. Baik Pemkot maupun DPRD Kota Bogor sepakat bahwa kajian mendalam perlu dilakukan sebelum ada keputusan final.

Bagi Halaman

Wartawan : Aditya Nugraha

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================