Asep Wahyuwijaya Minta BUMN Tambang Beri Kontribusi Langsung ke Masyarakat

BOGORTODAY.COM –  Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pembangunan masyarakat. Sorotan itu muncul setelah dua kali revisi Undang-Undang BUMN pada 2025 yang mengubah alur dividen BUMN.

Pasca revisi, dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke Kementerian Keuangan, melainkan dikelola langsung oleh Danantara untuk agenda korporasi di lingkungan BUMN, termasuk penambahan modal dan ekspansi bisnis. Akibatnya, dividen BUMN tidak lagi berkontribusi pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Seluruh keuntungan dari BUMN itu tidak masuk ke negara, tapi akan dikelola kembali membesarkan entitas usaha republik ini,” kata Kang AW sapaan akrabnya, Rabu (29/9/2025).

Politisi NasDem asal Kabupaten Bogor itu mengatakan, pergeseran mekanisme dividen tersebut membuat ruang fiskal negara menyempit.

“Entah sekian puluh atau ratus triliun itu negara kehilangan,” ujarnya.

Menurut Asep, bukan uangnya yang hilang, tetapi dividen itu kini dikelola sendiri oleh BUMN. Hal ini menjadi isu yang harus menjadi basis pemikiran semua pihak, terutama BUMN yang mengelola kekayaan alam Indonesia.

Ia mempertanyakan kompensasi yang akan diberikan BUMN ketika keuntungannya tidak lagi masuk ke rekening Kementerian Keuangan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas publik lainnya.

“Apa kontribusi yang bisa diberikan?” tanya alumnus Universitas Padjadjaran itu.

Asep menjelaskan, Indonesia memiliki potensi tambang yang sangat besar. Produksi nikel mencapai 2,2 juta ton, menjadikan Indonesia produsen terbesar di dunia. Timah dan bauksit juga melimpah. Indonesia merupakan salah satu pemilik cadangan terbesar di dunia, dengan emas peringkat 10 dunia dan tembaga posisi kedua.

“Batubara juga sama. Jadi, tidak ada alasan bagi seluruh entitas usaha milik pemerintah yang mengelola tambang ini terhuyung-huyung ketika akan dituntut untuk memberikan kontribusi kepada negara,” tegasnya.

Ia mengutip pernyataan Mahfud MD pada 2023 yang menyebut jika korupsi tambang bisa dihilangkan, maka warga negara Indonesia akan mendapat kompensasi Rp 20 juta per orang per bulan. Meski tidak mengetahui detail perhitungannya, Asep menilai hal itu menunjukkan ada masalah dalam tata kelola tambang di Indonesia.

Dengan kondisi fiskal yang menyempit dan BUMN tidak lagi berkontribusi melalui APBN, Asep mengusulkan agar BUMN memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Ia membayangkan BUMN pengelola tambang seperti Vale di Sulawesi, Antam di Bogor, dan Inalum dapat memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak di daerah operasi mereka.

“Entah berapa puluh ribu yang Anda bisa lakukan itu. Saya pastikan bahwa di daerah itu sekolahnya gratis, sekolahnya saya bangunkan sehingga APBN tak terbebani,” katanya.

Asep juga menyinggung program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) serta corporate social responsibility (CSR) yang dinilai hanya bersifat teknikal, bukan fundamental. Ia menginginkan kontribusi yang lebih konkret, seperti mengurus sekolah, rumah sakit, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di satu kabupaten.

“Jangan sampai lupa TJSL, CSR itu hanya gimik saja, hanya teknikal, tidak fundamental,” ingatnya.

Politisi yang akrab disapa Kang AW itu menekankan pentingnya aspek moral dalam pengelolaan BUMN. Ia merasa tidak enak jika di sekitar perusahaan BUMN, jalan masih rusak dan sekolah masih susah.

“Saya bangun, ya tanpa mengurangi dividen tetap naik, tetap untung, dan tetap tugas ini pun juga dilakukan. Setengah kabupaten itu, biar saya urusin sekolahnya, kesehatannya, UMKM-nya,” tegasnya.

Asep mengatakan akan menyampaikan usulan ini kepada kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dan Danantara. Ia berharap kontribusi BUMN, terutama yang mengelola tambang, dapat lebih nyata dirasakan masyarakat.

“Kontribusi BUMN ke depan itu seperti itu. Maka message-nya secara moral ini juga harus tertangkap. Kita akan berkontribusi lebih dari sekadar BUMN,” pungkasnya.