BOGORTODAY.COM – Barisan Penggerak Stabilitas Nasional (BPSN) meminta pemerintah dan Polri melibatkan tokoh masyarakat sipil dalam Komite Reformasi Polri pasca-kerusuhan Agustus lalu. Aspirasi ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan DPR RI, dan Kapolri.
Koordinator Presidium BPSN, Mustafa, menekankan pentingnya figur independen yang konsisten mengawal isu kepolisian. Salah satu yang diusulkan adalah Ade Adriansyah Utama SH MH, pengawas lembaga kepolisian dan aktivis pergerakan hukum.
“Reformasi Polri menyangkut kepercayaan publik. Ade Adriansyah Utama layak menjadi bagian Komite Reformasi Polri untuk mewakili masyarakat,” kata Mustafa, Senin (29/9/2025).
Mustafa menilai meskipun Polri telah berpisah dari ABRI, reformasi masih menghadapi kendala, terutama dalam hal transparansi dan keadilan. BPSN juga menekankan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo untuk mengungkap dugaan konspirasi di balik kerusuhan yang dinilai mengarah pada upaya makar.
Dalam pernyataan resmi, BPSN menyoroti dua hal utama. Pertama, mendukung penuh upaya pemerintah mengungkap konspirasi demi stabilitas nasional. Kedua, mendorong reformasi Polri yang transparan serta menghormati supremasi sipil.
Pernyataan ini ditandatangani Mustafa bersama sejumlah pimpinan OKP yang tergabung dalam presidium, antara lain Dimas (Ketum KAMPUS), Pieter Febrian (Ketum Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa), dan Reza F (Ketum Pemuda Demokrasi Kebangsaan).
BPSN menegaskan akan terus mengawal reformasi Polri agar institusi kepolisian lebih dipercaya publik.
Bagi HalamanEditor : Bas
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















