Sekdes Bojongkulur Sebut Penyegelan Kantor Bentuk Intimidasi

Sekdes
Sekretaris Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Takih. Foto : CR4/bogortoday.com

BOGORTODAY.COM – Sekretaris Desa (Sekdes) Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Takih, menilai aksi penyegelan kantor desa sebagai bentuk intimidasi terhadap pemerintahan. Ia menduga penggembokan dilakukan oleh pihak yang sebelumnya terlibat dalam aksi demonstrasi pada 15 September lalu.

“Penggembokan ini merupakan bentuk intimidasi dari oknum yang dulu ikut demo. Ini mencederai demokrasi dan melawan hukum,” ujar Takih, Jumat (24/10/2025).

Penyegelan kantor desa oleh pihak yang disebut sebagai oknum tak bertanggung jawab itu membuat pelayanan publik terganggu. Sejumlah perangkat desa pun memutuskan untuk mogok kerja sementara sebagai bentuk protes.

Menurut Takih, kantor aula desa yang menjadi pusat pelayanan masyarakat dan tempat musyawarah kini tidak dapat digunakan. Kondisi tersebut membuat sejumlah program desa ikut tertunda.

BACA JUGA :  Tanamkan Jiwa Berbagi, SIT Bina Bangsa Sejahtera Bogor Sembelih 5 Sapi dan 26 Domba

“Kami sedang menjalankan sosialisasi pembangunan tanggul dan kolam retensi. Kalau kantor digembok, kami kesulitan melaksanakan kegiatan itu,” katanya.

Selain aula desa, ruang kerja kepala desa juga digembok. Situasi itu, menurut Takih, memperlihatkan adanya tekanan terhadap pimpinan pemerintahan desa.

“Kepala desa tidak bisa masuk kantor. Padahal, semua pelayanan harus mendapat persetujuan beliau. Ini jelas bentuk intimidasi,” ujarnya.

Sebagai bentuk protes, Takih bersama perangkat desa memilih mogok bekerja di kantor, tetapi tetap memberikan pelayanan terbatas dari rumah untuk kebutuhan mendesak.

“Kami tetap melayani warga untuk urusan seperti surat kematian atau ambulans desa. Untuk surat pengantar, saya layani dari rumah,” tuturnya.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Siapkan Mural Bergambar Pahlawan Nasional di Jalur Jayanti–Bojong Koneng

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik di Desa Bojongkulur.

“Sudah satu bulan tidak ada penyelesaian. Saya harap pemerintah daerah melihat langsung kondisi di lapangan karena ini menyangkut marwah pemerintahan desa,” kata Takih.

Meski belum membuat laporan resmi ke pihak berwenang, Takih menyatakan siap melaporkan kasus tersebut jika ada arahan dari pemerintah kabupaten. Ia juga mengaku khawatir dengan keselamatan diri dan keluarganya.

“Kalau nanti diminta melapor, saya ingin ada perlindungan karena bisa saja keselamatan saya terancam,” ujarnya.

Hingga Jumat malam, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Gunung Putri maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penyegelan Kantor Desa Bojongkulur. (CR4)

Bagi Halaman

Editor : Bas

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================