Pemimpin Hamas Setujui Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Gaza, Isu Pelucutan Senjata Masih Dibahas

BOGORTODAY.COM – Pemimpin senior Hamas, Khalil Al-Hayya, menyatakan pihaknya menyetujui pengerahan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa isu pelucutan senjata Hamas masih menjadi bahan pembahasan dengan para mediator internasional.

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Al-Hayya mengungkapkan bahwa Hamas dan sejumlah faksi Palestina lainnya telah mencapai kesepakatan internal mengenai kehadiran pasukan PBB di Gaza.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan stabilitas pascaperang dan mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat sipil.

“Kami telah sepakat bersama faksi-faksi Palestina lain mengenai kehadiran pasukan PBB untuk memantau gencatan senjata dan proses rekonstruksi Gaza,” kata Al-Hayya.

Hamas Tolak Pelucutan Senjata Sebelum Agresi Berakhir

Meski menyetujui keberadaan pasukan internasional, Al-Hayya menolak usulan pelucutan senjata Hamas yang menjadi salah satu poin dalam proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat (AS).

Ia menegaskan bahwa Hamas hanya akan menyerahkan senjata jika agresi militer Israel benar-benar berakhir.

“Pelucutan senjata akan dipertimbangkan hanya setelah perang berhenti dan agresi berakhir sepenuhnya,” tegasnya.

Menurut sumber diplomatik, permintaan Hamas untuk mempertahankan senjata masih dibahas oleh para mediator, termasuk Mesir dan Qatar.

Dalam rencana perdamaian 20 poin yang disusun Presiden AS Donald Trump, pelucutan senjata Hamas menjadi syarat penting bagi amnesti dan rekonstruksi Gaza.

“Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata akan diberi amnesti. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza akan diberi jalur aman ke negara penerima,” bunyi dokumen rencana tersebut.

AS dan Israel sendiri mengancam akan melanjutkan operasi militer jika Hamas menolak menyerahkan senjata.

Di sisi lain, laporan juga menyebut bahwa Israel telah mempersenjatai kelompok geng dan milisi anti-Hamas di Gaza, yang belakangan dikaitkan dengan kasus penjarahan bantuan kemanusiaan.

Menuju Pemerintahan Baru dan Pemilu Palestina

Dalam kesempatan yang sama, Al-Hayya menyatakan tidak keberatan jika tokoh-tokoh nasional Palestina yang tinggal di Gaza mengambil alih pemerintahan sementara di wilayah tersebut. Ia menilai langkah itu bisa menjadi awal menuju proses politik yang lebih inklusif.

“Kami ingin maju menuju pemilu sebagai langkah awal untuk memulihkan persatuan nasional Palestina,” ujar Al-Hayya.

Pernyataan ini memperkuat sinyal bahwa Hamas mulai membuka ruang bagi proses politik baru di Palestina setelah lebih dari satu tahun konflik berdarah yang menewaskan puluhan ribu warga Gaza.

Keterlambatan Bantuan dan Krisis Kemanusiaan di Gaza

Al-Hayya juga menyoroti keterlambatan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ia menuduh Israel sengaja menahan sebagian besar pasokan bantuan, termasuk bahan makanan dan medis, dengan alasan keamanan.

“Gaza membutuhkan 6.000 truk bantuan per hari, bukan hanya 600,” tegasnya.

Menurutnya, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Ribuan warga masih hidup tanpa listrik, air bersih, dan layanan kesehatan memadai di tengah reruntuhan akibat perang.

Isu Sandera dan Tawanan Palestina

Terkait tawanan Israel yang masih belum dibebaskan, Al-Hayya menegaskan bahwa Hamas terus melakukan pencarian dan penelusuran di sejumlah wilayah Gaza.

“Kami tidak akan memberi Israel alasan untuk melanjutkan perang dengan dalih mencari sandera,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, menyebut perjuangan para tawanan sebagai isu nasional.

“Perjuangan para tawanan adalah perjuangan bangsa. Kami berupaya mengakhiri penderitaan panjang mereka,” kata Al-Hayya.

Langkah Hamas menyetujui pengerahan pasukan perdamaian PBB dipandang sebagai sinyal awal menuju stabilitas politik dan kemanusiaan di Gaza, meskipun isu pelucutan senjata dan pembagian kekuasaan masih menjadi tantangan utama dalam proses perdamaian Palestina-Israel.