Barantin Percepat Layanan Publik Logistik dengan Pertukaran Data Elektronik

BOGORTODAY.COM – Badan Karantina Indonesia (Barantin) semakin memperkuat komitmennya mempercepat layanan publik di sektor logistik melalui implementasi pertukaran data secara elektronik. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari National Logistics Ecosystem (NLE) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020.

Kepala Barantin, Sahat Manaor Pangabean, menjelaskan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah menciptakan efisiensi dengan menghilangkan pengulangan administrasi.

“Dengan pertukaran data ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengirimkan dokumen berulang kali ke institusi berbeda, sementara yang diperiksa itu-itu saja,” tegasnya kepada wartawan di Bigland Hotel Bogor, Selasa (18/11/2025).

Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dijalankan melalui platform terpadu Single Submission Karantina dan Custom (SSm Q-Customs), yang mencakup komoditas impor maupun ekspor, dan akan terus ditingkatkan. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, mempercepat proses, dan mewujudkan layanan yang lebih pasti bagi masyarakat.

Untuk memastikan keamanan dan keabsahan informasi, Barantin bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sahat menekankan pentingnya peran BSSN dalam menjaga keaslian seluruh data yang mengalir di sistem. “Supaya semua data itu kita pastikan baik, asli, tidak dipalsukan,” ujarnya.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Bondan Widiawan, menegaskan kesiapan memberikan asistensi dan jaminan keamanan siber. “BSSN ingin memberikan layanan, asistensi, dan jaminan keamanan saat pertukaran data,” jelasnya.

Seraya menambahkan bahwa kehadiran mereka penting mengingat beragamnya ancaman siber saat ini.

Selain fokus pada kecepatan dan keamanan data, inisiatif ini juga menekankan integritas. Barantin bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan pelayanan dilakukan secara bersih.

Sahat menegaskan, langkah digitalisasi ini merupakan komitmen untuk mencegah praktik korupsi. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik sesuai cita-cita Presiden.

“Teman-teman dari KPK ingin menunjukkan bahwa kita komit memberikan layanan sambil mencegah terjadinya korupsi,” pungkasnya.