Kontroversi Bungker dan Sumur Tujuh, Jalan Baru Bogor Selatan Tetap Didukung Warga

BOGORTODAY.COM – Delapan bulan pasca amblasnya Jalan Saleh Danasasmita, desakan percepatan pembangunan jalan pengganti terus menguat dari warga Bogor Selatan. Tokoh masyarakat setempat, Jajang Suherman, menilai dampak sosial dan ekonomi akibat belum pulihnya akses utama tersebut sangat dirasakan warga.

Menurut Jajang, kerugian yang dialami masyarakat Bogor Selatan sudah berlangsung terlalu lama. Akses transportasi bagi pelajar, pekerja, dan pelaku usaha terganggu karena harus memutar ke jalan alternatif, sehingga jarak tempuh dan waktu perjalanan meningkat. Kondisi ini juga memicu kemacetan di sejumlah titik wilayah.

“Sudah delapan bulan masyarakat Bogor Selatan merasakan kerugian besar. Biaya transportasi naik, waktu tempuh lebih lama, dan aktivitas masyarakat menjadi tidak efektif,” kata Jajang kepada wartawan, Rabu 19 November 2025.

Besarnya keluhan warga mendorong Jajang membentuk Paguyuban Bogor Selatan, sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan mendesak percepatan pembangunan jalan kepada Wali Kota dan DPRD Kota Bogor.

“Desakan masyarakat kami himpun dalam Paguyuban Bogor Selatan agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik kepada Pemerintah Kota Bogor,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis dan bijaksana, mengingat dampak kerugian sosial ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat.

Terkait kontroversi soal sumur tujuh dan jumlah bungker di area rencana pembangunan, Jajang memberikan penjelasan berdasarkan kesaksian warga setempat. Ia menyebut hanya terdapat dua bungker dan satu sumber mata air, bukan tiga bungker atau sumur tujuh seperti diklaim sebagian pihak.

“Saya lahir, besar, dan pernah menjadi ketua RT, RW, serta LPM di sini. Tidak pernah ada tiga bungker, dan tidak pernah ada sumur tujuh,” tegasnya. Ia menambahkan, sejak 2008 laporan yang dicatatnya hanya mencatat dua bungker di area tersebut, sementara satu bungker lainnya berada di kawasan Gumati dan tidak terdampak rencana pembangunan jalan baru.

Jajang menegaskan tidak ada literatur sejarah yang menguatkan keberadaan sumur tujuh, baik dalam buku sejarah Bogor, Carita Parahiyangan, maupun sumber historis lainnya. Tim Ahli Cagar Budaya pun tidak menemukan rujukan pendukung.

Meski mendesak percepatan pembangunan, Jajang menekankan aspirasi pelestari budaya tetap harus dihormati. Pembangunan tidak boleh merusak bungker maupun menutup sumber mata air yang ada.

“Aspirasi masyarakat untuk kepentingan umum harus diakomodir, tetapi pembangunan harus tetap menjaga bungker dan sumber air. Justru jalan baru bisa menjadi pemandangan indah dan destinasi wisata alam, sejarah, dan religi,” ujarnya.

Ia berharap proyek jalan baru tidak hanya memulihkan mobilitas warga, tetapi juga memberi nilai tambah bagi ekonomi kerakyatan melalui potensi wisata sejarah.

Jajang menekankan DPRD Kota Bogor harus mengawal percepatan pembangunan jalan ini. Ia juga berharap Pemkot Bogor segera mengambil kebijakan yang bijak dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Intinya masyarakat ingin cepat kembali normal. Waktu kerja normal kembali, biaya transportasi efisien, dan masyarakat tidak lagi menanggung kerugian sosial maupun ekonomi,” terang Jajang.

“Warga Bogor Selatan kini menunggu langkah konkret Pemkot Bogor untuk menuntaskan permasalahan yang telah berlangsung berbulan-bulan,” pungkasnya.