Ketika Otoritas dan Etika Kian Tergerus di Sekolah

Oleh : Agus Jatmika (Praktisi Pendidikan)

PERISTIWA pengeroyokan guru oleh siswa di lingkungan sekolah bukan sekedar kabar memilukan, tetapi juga alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sekolah yang semestinya menjadi ruang aman, tempat nilai-nilai etika dan penghormatan ditanamkan, justru berubah menjadi arena kekerasan.

Kasus ini tak bisa dibaca sebagai insiden tunggal, melainkan cermin dari persoalan yang lebih dalam yakni pudarnya otoritas guru dan rapuhnya etika sosial di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah bukan hanya institusi transfer ilmu, tetapi arena pembentukan karakter dan internalisasi nilai.

Ketika kekerasan terhadap guru terjadi di dalam sekolah, ada kegagalan kolektif yang tak bisa diabaikan. Bukan hanya soal perilaku individu siswa, melainkan tentang sistem sosial yang membiarkan erosi norma berlangsung perlahan.

Pudarnya Otoritas Guru

Dalam hal ini sosiolog Max Weber menyebut otoritas sebagai legitimasi sosial yang diakui oleh yang dipimpin. Guru, secara normatif, memiliki otoritas rasional-legal dan moral dalam mendidik.

Namun dalam praktik, otoritas itu kian tergerus. Guru sering kali berada pada posisi dilematis antara dituntut mendisiplinkan, tetapi dibatasi oleh ketakutan akan laporan, tekanan orang tua, hingga stigma pelanggaran HAM.

Relasi guru dan murid pun mengalami pergeseran. Guru tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai figur teladan, melainkan sekedar “penyedia layanan belajar”.

Ketika relasi pedagogis direduksi menjadi relasi transaksional, penghormatan perlahan menghilang. Di titik inilah kekerasan menemukan celah.

Etika yang Melemah di Ruang Sekolah

Kasus pengeroyokan guru juga menandai melemahnya kontrol sosial di sekolah. Émile Durkheim menyebut kondisi ini sebagai anomie yakni kekosongan norma yang membuat individu kehilangan rambu perilaku. Sekolah yang gagal menegakkan nilai disiplin, empati, dan tanggung jawab sosial, secara tak langsung membiarkan anomie tumbuh.

Fenomena “anak zaman now” kerap dijadikan kambing hitam. Padahal, masalahnya bukan semata pada generasi, melainkan pada ekosistem pendidikan. Ketika keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak berjalan seiring dalam menanamkan nilai, siswa tumbuh tanpa batas moral yang jelas.

Tantangan Guru di Tengah Perubahan Sosial

Sementara itu  guru hari ini menghadapi tantangan berlapis. Di satu sisi dituntut adaptif terhadap perubahan zaman dan karakter generasi digital.

Di sisi lain, harus tetap menjadi penjaga nilai dan etika. Namun tanpa dukungan sistemik, guru rentan menjadi pihak yang disalahkan ketika konflik muncul.

Oleh karena itu disinilah pentingnya kehadiran negara. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) tentang Perlindungan Guru menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi.

Pada dasarnya regulasi ini menegaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum, profesi, serta rasa aman dalam menjalankan tugasnya. Tanpa perlindungan yang jelas, mustahil guru dapat menjalankan fungsi pendidik secara optimal.

Namun regulasi saja tidak cukup. Implementasi di tingkat sekolah harus nyata. Kepala sekolah, komite, hingga dinas pendidikan perlu memastikan bahwa perlindungan guru bukan hanya dokumen administratif, melainkan praktik sehari-hari.

Membangun Kembali Otoritas dan Etika

Kasus kekerasan terhadap guru seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Sekolah perlu kembali menjadi ruang pembelajaran nilai, bukan sekedar pencapaian akademik.

Pendidikan karakter tidak cukup diajarkan lewat slogan, tetapi melalui keteladanan, konsistensi aturan, dan keberanian menegakkan disiplin secara adil.

Selain itu otoritas guru tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari legitimasi moral dan dukungan sistem. Ketika guru dihormati, dilindungi, dan didukung, sekolah akan kembali menjadi ruang aman bagi tumbuhnya generasi beretika.

Bila kekerasan di sekolah terus dibiarkan, maka yang tergerus bukan hanya otoritas guru, tetapi juga masa depan pendidikan kita sendiri.