Komisi IV DPRD Kota Bogor Godok Anggaran 2026, Fokus Stabilitas Harga Pangan dan Penguatan UMKM

BOGORTODAY.COM – Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan diskusi strategis bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) untuk merumuskan arah kebijakan anggaran tahun 2026.

Pertemuan pada, Selasa (27/1/2026) ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari antisipasi lonjakan harga pangan menjelang Lebaran hingga optimalisasi penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.

Antisipasi Inflasi dan Dampak Sosial

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menekankan pentingnya langkah konkret dalam menanggulangi kenaikan harga komoditas, khususnya daging, yang mulai merangkak naik. Menurutnya, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.

“Apalagi kita mau menghadapi Lebaran, khawatirnya karena daya beli masyarakat ini kurang dan harga naik, itu bisa jadi dampak sosial dan membebani masyarakat,” ujar Fajar.

Regulasi Tenaga Kerja dan Kolaborasi Antar-Dinas

Selain pangan, Fajar menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Bogor. Ia mendorong adanya regulasi yang lebih detail serta kolaborasi lintas dinas, terutama antara Dinkukmdagin dengan Dinas Ketenagakerjaan, guna memastikan investasi yang masuk berbanding lurus dengan kesejahteraan warga.

Dorong UKM “Naik Kelas”

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, mendorong Dinkukmdagin untuk lebih aktif meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UKM. Ia menekankan perlunya kreativitas dan terobosan dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini melalui kolaborasi dengan pihak swasta, akademisi, dan media.

“Kita dorong supaya semakin banyak UKM yang dibina di Kota Bogor dan mampu melakukan terobosan kreatif,” tambah Tri Kisowo.

Validasi Data 72.000 UMKM

Terkait data pelaku usaha, Fajar mengungkapkan bahwa saat ini tercatat sekitar 72.000 UMKM di Kota Bogor yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, DPRD tengah meminta akses data yang lebih mendalam (by name by address) untuk memetakan berapa banyak usaha yang benar-benar stabil atau settle.

“Pihak DPRD juga tengah mendalami 12 indikator terkait Industri Kecil Menengah (IKM) agar pelaku usaha mikro dapat “naik kelas”. Data-data penunjang tersebut diharapkan dapat dilengkapi pada pertemuan lanjutan hari Kamis mendatang guna mematangkan arah kebijakan tahun 2026,” pungkas Fajar.