DPRD Kota Bogor Kritik PLN Soal Meteran Listrik di Zona Merah PKL: Koordinasi Lemah!

BOGORTODAY.COM – Temuan meteran listrik prabayar di kawasan terlarang Pedagang Kaki Lima (PKL) sekitar Stasiun Bogor memicu reaksi keras dari DPRD Kota Bogor. Keberadaan fasilitas listrik di zona merah tersebut dinilai sebagai bukti nyata buruknya koordinasi lintas instansi.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, mendesak adanya evaluasi menyeluruh antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PLN. Ia menyayangkan adanya ketidaksinkronan kebijakan yang justru kontraproduktif dengan upaya penataan kota.

“Terkait temuan meteran di tiang listrik oleh Pak Wakil Wali Kota kemarin, saya pikir harus ada evaluasi mendalam antara PLN dan Pemkot Bogor. Jangan sampai pemerintah kota sibuk membersihkan area, tetapi fasilitas justru diberikan oleh instansi lain,” tegas Edi, Selasa (10/2/2026).

Tumpang Tindih Kebijakan

Politisi PKB ini menilai perlu ada pembahasan serius mengenai pembagian zona kewenangan. Menurutnya, koordinasi adalah kunci agar kebijakan di lapangan tidak saling bertolak belakang atau tumpang tindih.

“Harus ada komunikasi terkait zona-zona mana yang menjadi kewenangan lintas instansi agar semua seiring sejalan. Koordinasi menjadi kunci utama agar penataan kota efektif dan tidak saling menjatuhkan,” lanjutnya.

DPRD Pertimbangkan Pemanggilan PLN

Mengenai langkah tindak lanjut, Edi menyatakan bahwa DPRD tengah mengkaji kemungkinan untuk memanggil atau menegur pihak PLN secara resmi. Namun, pihaknya perlu memastikan kewenangan komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengingat posisi PLN sebagai instansi vertikal.

“Nanti kita diskusikan dengan rekan-rekan anggota DPRD, permasalahan ini masuk ke komisi mana. Karena PLN instansi vertikal, kita lihat juga OPD mana yang memiliki keterkaitan,” tandasnya.

Simbol Legitimasi PKL Ilegal

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, secara mengejutkan menemukan sejumlah meteran listrik prabayar terpasang di area yang seharusnya steril dari aktivitas dagang.

Jenal menilai, pemberian fasilitas listrik tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan simbol pembiaran sekaligus legitimasi terselubung terhadap aktivitas PKL yang menyerobot trotoar dan bahu jalan.