Berkunjung ke Cigudeg, Anggota DPRD Jabar Samsul Hidayat Disambut Keluhan Dampak Penutupan Tambang

BOGORTODAY.COM –

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Legislator Jabar tersebut berdialog langsung dengan warga, para kepala desa, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Cigudeg untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Hari ini kegiatan pengawasan pemerintahan lebih kepada menyerap aspirasi masyarakat. Kami ingin mengetahui apa yang menjadi persoalan di Kecamatan Cigudeg maupun Jasinga sehingga dapat diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat,” ujar Samsul Hidayat.

Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah dampak penutupan aktivitas pertambangan yang dinilai berpengaruh terhadap mata pencaharian warga.

Samsul menegaskan, sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, dirinya berkomitmen memperjuangkan agar tambang-tambang yang telah ditutup dapat dievaluasi kembali oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Intinya kami di DPRD, saya sebagai legislator Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bogor, sangat konsisten memperjuangkan agar tambang-tambang yang ditutup dapat dievaluasi dan dibuka kembali bagi yang memang memenuhi seluruh persyaratan,” katanya.

Ia menilai, keberadaan sektor pertambangan memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin yang selama ini banyak menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut

“Karena ini menyangkut hajat hidup dan nafkah masyarakat Kabupaten Bogor, terutama di Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin,” ucapnya.

Di sisi lain, Samsul mengakui bahwa kebutuhan material untuk pembangunan masih dapat dipenuhi melalui pasokan dari provinsi lain. Namun, kondisi tersebut dinilai bukan solusi jangka panjang karena dapat meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan.

“Sementara mungkin material alam bisa didatangkan dari provinsi lain. Tetapi kami juga tidak ingin para pengusaha terus mengeluh, apalagi sampai Proyek Strategis Nasional (PSN) terganggu karena kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Politisi Golkar itu berharap Pemprov Jabar segera menyelesaikan proses evaluasi terhadap perizinan tambang yang memenuhi ketentuan sehingga aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan regulasi.

“Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini proses evaluasi dapat selesai sehingga tambang yang memenuhi syarat bisa kembali dibuka,” tandasnya.