Disdik Kabupaten Bogor Larang Sekolah Pungut Biaya Saat MPLS

BOGORTODAY.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor melarang keras sekolah melakukan pungutan biaya serta mewajibkan siswa membawa atribut yang tidak jelas kegunaannya selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Larangan ini menjadi bagian dari konsep MPLS Ramah yang kembali diterapkan tahun ini.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kabupaten Bogor Susilawati mengatakan, MPLS tahun ini mengusung tema ramah dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak agar siswa baru dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

“Kan sekarang MPLS ramah, ramah dari kekerasan, tidak boleh ada kekerasan, perundungan, dan segala macam. Termasuk tadi, bawa atribut yang enggak bermanfaat, kan begitu,” ujar Susilawati, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, konsep tersebut kembali diterapkan dan bahkan lebih ditekankan tahun ini karena MPLS Ramah pada tahun sebelumnya dinilai efektif membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya.

“Jadi bagaimana anak selama dua minggu mereka beradaptasi dari PAUD pindah ke SD, berkenalan selama dua minggu itu ya diajak bermain. Nah, sekarang sudah lebih dari itu, jadi MPLS Ramah untuk semua,” katanya.

80 Ribu Siswa Baru Sudah Diterima

Susilawati juga mengungkapkan, dari total kuota lebih dari 100 ribu, sekitar 80 ribu siswa telah diterima untuk memasuki jenjang sekolah dasar (SD) tahun ini. Sebanyak 1.850 sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Bogor disiapkan untuk menampung para siswa tersebut.

“Kalau total jumlah murid kita ada 561 ribu di seluruh Kabupaten Bogor. Untuk sekolah SD negeri ada 1.480, swastanya sekitar 370-an,” ujarnya.

Program “Kami Mendengar” Kembali Digelar

Lebih lanjut, Susilawati menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan kembali menjalankan program “Kami Mendengar” ke seluruh sekolah pada hari keempat pelaksanaan MPLS. Program ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi dan kebutuhan di lapangan.

“Nanti mendengar keluhan anak seperti apa, guru bagaimana, sekalian melihat sarana-prasarananya seperti apa, apa yang diperlukan, apa yang bisa kita bantu,” tutup Susilawati.