Pemerintah Siapkan Lahan Kota Satelit Baru, Setiap Kawasan Minimal Seluas 200 Hektare

BOGORTODAY.COM – Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan kota satelit sebagai salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan telah menyiapkan sejumlah lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa setiap kota satelit yang direncanakan memiliki luas minimal sekitar 200 hektare. Persiapan lahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan kawasan hunian baru yang terintegrasi.

Pernyataan itu disampaikan Nusron setelah menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Solusi Atasi Kekurangan Perumahan

Menurut Nusron, pembangunan kota satelit merupakan salah satu program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Selain membangun rumah susun, pemerintah juga berencana mengembangkan kawasan permukiman baru yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kepadatan di kota-kota besar.

Direncanakan Hadir di Berbagai Provinsi

Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 12 lokasi yang diproyeksikan menjadi kawasan kota satelit baru.

Wilayah yang masuk dalam daftar tersebut meliputi:

• Sumatera Utara.
• Sumatera Selatan.
• Lampung.
• Banten.
• Jawa Barat, termasuk wilayah Bogor dan Bandung Barat.
• Jawa Tengah, tepatnya di Batang.
• Jawa Timur, meliputi Mojokerto dan Pasuruan.
• Kalimantan Barat.
• Sulawesi Selatan.

Selain lokasi tersebut, pemerintah juga tengah melakukan verifikasi terhadap tiga daerah lain yang diusulkan sebagai calon lokasi pembangunan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Memanfaatkan Lahan Negara dan Eks HGB

Nusron menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan berasal dari beberapa sumber.

Sebagian merupakan aset milik negara, sementara sebagian lainnya berasal dari lahan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) milik swasta yang masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.

Dengan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, pemerintah berharap proses pengembangan kawasan dapat berjalan lebih cepat.

Presiden Prabowo Ingin Bangun Kota Baru

Gagasan pembangunan kota satelit sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kota-kota baru di berbagai daerah.

Dalam konsep yang pernah disampaikan Presiden, setiap kota baru dirancang memiliki sekitar 100 ribu unit rumah susun sebagai solusi penyediaan hunian bagi masyarakat.

Konsep tersebut diharapkan mampu memperluas akses terhadap tempat tinggal sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Sasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah hingga Menengah

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pembangunan kota satelit bertujuan menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelompok berpenghasilan menengah.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mengantongi data awal untuk pengembangan sekitar 10 kota baru, di antaranya berada di Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, Kubu Raya, serta beberapa wilayah lain termasuk di Jawa Timur.

Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus menciptakan kawasan permukiman baru yang lebih modern, terintegrasi, dan layak huni di berbagai daerah.