Pemkab Bogor Susun Roadmap Pengembangan Pasar Karbon

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyusun strategi pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi hijau dan pembangunan rendah emisi di daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemkab Bogor dan PT TUV Rheinland Indonesia, Senin (20/7/2026). Dalam pertemuan itu, dibahas mekanisme perdagangan karbon nasional melalui IDX Carbon serta Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan program penanaman pohon berbasis masyarakat atau Community Based Tree Planting Carbon Program. Program tersebut memungkinkan kegiatan penghijauan menghasilkan nilai ekonomi melalui penghitungan penyerapan emisi karbon.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pemerintah daerah telah menjalankan program penghijauan dengan penanaman pohon secara bertahap dan terdata. Hingga saat ini, jumlah pohon yang telah ditanam mencapai sekitar 45 ribu pohon.

“Fokus kami membangun sistem penanaman yang terdata dan berkelanjutan. Potensi perdagangan karbon melalui IDX Carbon merupakan nilai tambah yang bisa dikembangkan di masa mendatang,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, program penghijauan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemkab Bogor selanjutnya akan melakukan kajian terhadap lahan, inventarisasi vegetasi, serta penyusunan roadmap pasar karbon. Kajian tersebut mencakup proses pengukuran emisi, potensi penyerapan karbon, mekanisme registrasi, hingga peluang perdagangan karbon melalui bursa nasional.

“Dengan roadmap yang jelas, kita ingin program penghijauan di Kabupaten Bogor memiliki manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” kata Rudy.

Perwakilan PT TUV Rheinland Indonesia, Mukhsin Safiq, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengukuran emisi dan penyusunan program pasar karbon di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, ketersediaan data vegetasi, lahan, serta sistem registrasi karbon menjadi faktor penting agar program penyerapan karbon daerah dapat masuk dalam skema perdagangan karbon nasional.

Pengembangan pasar karbon ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pembiayaan hijau sekaligus memperkuat upaya Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.