Harga Minyak Tembus US$100, RI Hadapi Ancaman Ekonomi Besar

BOGORTODAY.COM – Lonjakan harga minyak mentah dunia kembali menjadi perhatian setelah harga Brent menembus level psikologis US$100 per barel. Kenaikan yang terjadi pada Kamis (23/7/2026) itu menjadi yang tertinggi dalam sekitar dua bulan terakhir dan dipicu memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Harga minyak Brent sebagai acuan perdagangan global tercatat naik sekitar 7 persen hingga ditutup di level US$100,69 per barel. Sementara minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan lebih dari 6 persen menjadi US$92,19 per barel.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap terganggunya pasokan energi dunia. Konflik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah dinilai dapat menghambat distribusi minyak melalui jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi perdagangan energi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai harga minyak masih berpotensi terus meningkat apabila ketegangan geopolitik belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Menurutnya, pasar minyak saat ini sangat sensitif terhadap perkembangan konflik. Setiap eskalasi baru langsung direspons pelaku pasar dengan kenaikan harga karena muncul kekhawatiran terhadap pasokan minyak global.

Ia memperkirakan harga minyak dapat mencapai kisaran US$110 per barel dalam waktu dekat. Bahkan jika konflik semakin meluas dan mengganggu distribusi minyak dunia, harga berpotensi menyentuh level US$120 per barel.

Indonesia Mulai Masuk Zona Waspada

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan Indonesia memang masih memiliki daya tahan menghadapi gejolak harga minyak dalam jangka pendek. Namun kondisi saat ini sudah tidak bisa dianggap aman sepenuhnya.

Pasalnya, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok hanya US$70 per barel, sedangkan realisasi rata-rata harga minyak hingga Mei sudah mendekati US$92 per barel.

Tekanan juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di atas asumsi pemerintah, sementara produksi minyak nasional belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi berupa cadangan devisa yang cukup besar serta surplus neraca perdagangan sehingga dampak jangka pendek masih dapat diredam.

Namun, apabila harga minyak bertahan di atas US$100 per barel selama beberapa bulan, pemerintah diperkirakan harus mengambil langkah-langkah sulit, seperti menambah subsidi energi, mengurangi belanja negara di sektor lain, memperlebar defisit anggaran, atau melakukan penyesuaian harga bahan bakar.

Subsidi Energi Berpotensi Membengkak

Lonjakan harga minyak dipastikan akan memberikan tekanan besar terhadap anggaran subsidi energi pemerintah.

Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai lebih dari separuh pagu anggaran tahunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia, pelemahan rupiah, serta meningkatnya konsumsi BBM dan LPG bersubsidi.

Menurut para ekonom, meskipun penerimaan negara dari sektor migas ikut meningkat, tambahan pemasukan tersebut belum mampu mengimbangi besarnya biaya impor minyak, subsidi, kompensasi, maupun distribusi energi.

Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dalam jumlah besar, Indonesia menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga energi global.

Ketergantungan Impor Masih Tinggi

Kerentanan Indonesia juga disebabkan produksi minyak dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Konsumsi minyak nasional saat ini hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan produksi domestik. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan energi masih harus dipenuhi melalui impor.

Kondisi serupa juga terjadi pada LPG. Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan nasional sehingga sekitar 80 persen konsumsi LPG masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Program pencampuran biodiesel B50 dinilai memang mampu mengurangi impor solar. Namun kebijakan tersebut belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin, minyak mentah, maupun LPG.

Sementara itu, rencana pemerintah memperluas penggunaan gas alam terkompresi (CNG) sebagai pengganti LPG dinilai masih membutuhkan waktu panjang karena terkendala infrastruktur distribusi, fasilitas pengisian, hingga kesiapan jaringan gas.

Rupiah Terancam Melemah

Kenaikan harga minyak juga berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Semakin mahal harga minyak, semakin besar kebutuhan devisa untuk membayar impor energi. Di sisi lain, meningkatnya ketegangan global biasanya membuat investor memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat.

Apabila arus modal keluar meningkat, nilai tukar rupiah berpotensi semakin melemah. Meski Bank Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup kuat untuk melakukan intervensi, langkah tersebut umumnya hanya dilakukan untuk meredam gejolak, bukan mempertahankan kurs pada level tertentu.

Inflasi Berpotensi Naik

Harga minyak yang tinggi juga dapat memicu kenaikan inflasi melalui peningkatan harga BBM nonsubsidi, avtur, biaya transportasi udara, logistik, hingga harga barang impor.

Jika pemerintah pada akhirnya menyesuaikan harga energi domestik, tekanan inflasi diperkirakan akan semakin besar dan berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Diminta Antisipasi Sejak Dini

Ekonom menilai pemerintah perlu segera memperkuat strategi menghadapi kemungkinan krisis energi dengan meningkatkan cadangan operasional BBM dan LPG, memperluas sumber impor, serta memperkuat sistem pemantauan distribusi energi nasional.

Subsidi energi juga dinilai perlu lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan rumah tangga berpenghasilan rendah, nelayan, angkutan umum, dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas pasar keuangan, memastikan ketersediaan valuta asing untuk impor energi, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Para ekonom mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukan ketika harga minyak sesaat menembus US$100 per barel, melainkan apabila harga tinggi tersebut bertahan dalam waktu lama bersamaan dengan pelemahan rupiah dan terganggunya pasokan energi global. Jika skenario itu terjadi, tekanan terhadap APBN, inflasi, hingga daya beli masyarakat akan semakin berat dan memerlukan respons cepat dari pemerintah.