Untitled-11

BOGOR, TODAY – Tak kurang dari 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor terjaring dalam razia Gerakan Disiplin Daerah (GDD) yang dilakukan tim gabungan Satpol PP dan Polres Bogor, Selasa (19/5/2015). “30 PNS yang terjaring razia ini kebanyakan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik),” ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan (Bina Riksa) Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho. Tim gabungan GDD berjumlah 20 orang terdiri dari Satpol PP, Polres Bogor, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan menyisir area Sukahati, Pasar dan Ramayana Cibinong, Bogor. Menurut Agus Ridho, jumlah 30 PNS yang keluar tanpa izin dari dinas masingmasing ini telah mengalami penurunan. “Meski masih cukup banyak, jumlah ini relatif menurun. Karena kita terus lakukan razia ini secara rutin,” imbuhnya. Untuk meningkatkan disiplin PNS di lingkungan Pemkab Bogor, razia ini akan rutin digelar, baik itu secara mingguan ataupun bulanan. “Semoga dengan adanya razia ini makin banyak PNS yang tertib administrasi,” jelas Agus. Sebenarnya, tim gabungan menjaring lebih dari 30 PNS yang keluyuran saat jam kerja, namun sebagian dari mereka mampu menunjukkan surat dinas keluar dari instansinya, kecuali 30 PNS tersebut. “Mereka yang membawa surat dinas, tidak mendapatkan hukuman peringatan, kecuali yang 30 PNS yang tidak membawa surat dinas keluar itu,” lanjut Agus. Satpol PP juga berjanji untuk rutin melakukan razia semacam ini sekali seminggu dengan sasaran kantor-kantor Kecamatan di Bumi Tegar Beriman. Sementara untuk GDD dengan tim gabungan, dilaksanakan dua bulan sekali. Sementara itu, Kepala BKPP, Dadang Irfan mengaku segera memerintahkan atasan dari PNS nakal untuk mengevaluasi pelaksanaan jam kerja di instansi masing masing. “Jika diakumulatif ternyata yang bersangkutan sudah bolos lima hari kerja, harus diberi teguran lisan,” ujar Dadang. Pernyataan Dadang mengacu pada PP nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. “Karena ini masuknya kategori pelanggaran ringan, jadi teguran l isan dulu sesuai dengan PP 53,” tutupnya.

(Rishad Noviansyah)

loading...