showimgKUALALUMPUR TODAY– Se­banyak 66 tenaga kerja Indone­sia bermasalah dideportasi oleh pihak Imigrasi Malaysia melalui Pos Pemeriksaan Lintas Ba­tas Entikong, Kabupaten Sang­gau, Provinsi Kalimantan Barat.

“TKI bermasalah sebanyak tersebut dari berbagai daerah di Indonesia yang dideportasi Imi­grasi Malaysia, Sabtu (6/8), dan langsung dibawa ke Pontianak menggunakan dua bus,” kata Kapolsek Entikong AKP Kartya­na pada Minggu (7/8).

Setibanya di pos pemerik­saan Entikong, rombongan TKI itu langsung dibawa menuju kantor Pos Pelayanan Penem­patan dan Penempatan TKI (P4TKI) Entikong untuk didata, kemudian di bawa ke Dinas So­sial Kalbar di Pontianak, untuk selanjutnya dipulangkan ke dae­rah asal mereka.

Kartyana juga mengatakan sedang diselidiki apakah terdapat korban perdagangan manusia di antara para TKI tersebut. Dari TKI yang dideportasi, sebanyak 36 orang berasal dari Kalbar, tiga orang dari Jawa Timur, 10 orang dari Jawa Barat, delapan dari Nusa Tenggara Barat, dua orang dari Jateng, dua orang dari NTT, seorang dari Banten, seorang dari Lampung, dua orang dari Sulawesi Selatan, dan seorang dari Sulawesi Tenggara.

“Dari 66 orang tersebut, laki-laki sebanyak 53 orang, dan perempuan 13 orang. Adapun alasan TKI tersebut dideportasi, yakni pekerjaan dan gaji tidak sesuai, tidak memegang paspor, tidak ada permit, dan dalam kondisi sakit,” ujar Kartyana.

Data BP3TKI Pontianak me­nyatakan sebanyak 1.281 TKI bermasalah dipulangkan oleh pi­hak Malaysia melalui Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. “Sepanjang semester I tahun 2016, tercatat sebanyak 1.281 TKI bermasalah yang dipulangkan ke Kalbar melalui PLBN Entikong,” kata Kepala Badan Pelayanan Penem­patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Ponti­anak, Kombes (Pol) Aminudin.

Pemulangan TKI berma­salah itu karena dideportasi pemerintah Malaysia sebanyak 1.121 orang, pemulangan oleh KJRI Kuching sebanyak 92 orang, pemulangan KJRI Brunei Darus­salam sebanyak tiga orang, dan pencegahan oleh aparat seban­yak 65 orang. “Dari jumlah itu, sebanyak 523 orang merupakan orang Kalbar, dan 758 orang dari luar Kalbar,” ungkapnya.

Menurut Aminudin, kasus dipulangkannya para TKI ber­masalah memprihatinkan, kare­na mereka awalnya berniat men­gadu nasib di luar negeri dengan harapan bisa meningkatkan kes­ejahteraan keluarganya, namun harus kembali dengan tangan kosong atau bahkan sempat di­penjara di sana kemudian baru dideportasi ke Indonesia. “Seba­gian besar TKI di Malaysia ber­masalah adalah pengiriman TKI oleh orang-perseorangan pada­hal berdasarkan UU No. 39/2004 bahwa yang berwenang melaku­kan penempatan TKI ke luar negeri hanyalah pemerintah dan PPTKIS,” katanya.

Terkait masih tingginya jum­lah penempatan TKI yang dilaku­kan secara non prosedural dan banyaknya warga Kalbar yang dipulangkan karena bermasalah di luar negeri, pihak BP3TKI Pontianak mendorong pemda khususnya daerah kantong-kantong TKI seperti di Kabu­paten Sambas, Kota Singkawang, Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dan ka­bupaten di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang akan menjadi TKI ke luar negeri.

Ia berharap kerja sama den­gan instansi lintas sektor khu­susnya imigrasi, kepolisian dan Pamtas TNI untuk bersama-sama melakukan pengetatan penem­patan TKI di wilayah perbatasan dan selanjutnya penegakan hu­kum terhadap pelaku penem­patan TKI secara nonprosedural agar memberikan efek jera.(Yus­ka Apitya/ant)