Viral Video Pemukulan Peserta Demo, Kasatpol PP Kota Bogor Langsung Non Aktifkan Anggota

BOGORTODAY.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor berkomitmen memperketat pengawasan dan meningkatkan pelatihan anggotanya pasca insiden pemukulan yang melibatkan salah satu personel saat aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (28/8/2025) sore.

Pelaksana Harian (Plh) Kasatpol PP Kota Bogor, Rahmat Hidayat, menegaskan pihaknya tidak menoleransi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Ia memastikan langkah disiplin sudah diambil terhadap oknum pelaku serta perbaikan sistem pengawasan segera diterapkan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akan meningkatkan pelatihan terkait manajemen emosi, penanganan massa secara humanis, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Kami pastikan insiden seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar Rahmat dalam konferensi pers, Kamis malam.

Rahmat mengungkapkan, anggota Satpol PP yang melakukan pemukulan merupakan pegawai kontrak (PKWT/non-ASN). Ia diberi sanksi berupa nonaktif sementara selama tiga bulan setelah mengakui perbuatannya.

Menurut Rahmat, aksi pemukulan tersebut dipicu oleh emosi ketika Farhan melihat rekannya mendapat perlakuan keras dari massa aksi. Namun, Satpol PP menegaskan alasan itu tetap tidak bisa dibenarkan.

Selain menjatuhkan sanksi, Satpol PP juga tengah menelusuri korban dari pihak mahasiswa untuk membuka ruang mediasi. “Kami ingin memastikan ke depan ada dialog agar suasana lebih kondusif dan tidak ada lagi benturan,” tambahnya.

Rahmat juga menyoroti rekaman video yang beredar luas di media sosial. Menurutnya, video tersebut hanya menampilkan potongan pemukulan tanpa memperlihatkan momen ketika salah satu anggota Satpol PP mendapat tendangan dari peserta aksi.

“Kami berharap informasi yang beredar bisa lebih berimbang. Namun, kami tetap bertanggung jawab penuh terhadap tindakan anggota kami yang melanggar aturan,” tegasnya.

Dengan kejadian ini, Satpol PP Kota Bogor berjanji menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi besar. Aparat akan lebih mengedepankan pendekatan humanis saat menangani aksi massa, sejalan dengan upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.