BOGORTODAY.COM – Temuan meteran listrik prabayar di kawasan terlarang Pedagang Kaki Lima (PKL) sekitar Stasiun Bogor memicu reaksi keras dari DPRD Kota Bogor. Keberadaan fasilitas listrik di zona merah tersebut dinilai sebagai bukti nyata buruknya koordinasi lintas instansi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, mendesak adanya evaluasi menyeluruh antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PLN. Ia menyayangkan adanya ketidaksinkronan kebijakan yang justru kontraproduktif dengan upaya penataan kota.
“Terkait temuan meteran di tiang listrik oleh Pak Wakil Wali Kota kemarin, saya pikir harus ada evaluasi mendalam antara PLN dan Pemkot Bogor. Jangan sampai pemerintah kota sibuk membersihkan area, tetapi fasilitas justru diberikan oleh instansi lain,” tegas Edi, Selasa (10/2/2026).
Tumpang Tindih Kebijakan
Politisi PKB ini menilai perlu ada pembahasan serius mengenai pembagian zona kewenangan. Menurutnya, koordinasi adalah kunci agar kebijakan di lapangan tidak saling bertolak belakang atau tumpang tindih.
“Harus ada komunikasi terkait zona-zona mana yang menjadi kewenangan lintas instansi agar semua seiring sejalan. Koordinasi menjadi kunci utama agar penataan kota efektif dan tidak saling menjatuhkan,” lanjutnya.
Wartawan : Aditya Nugraha
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
