JAKARTA TODAY- Skandal pelecehan Surat Al-Maidah oleh Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terus menggelinding bagai bola salju. Didiamkan, polemiknya kian membesar.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia yang mengajak umat Islam untuk memaafkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituding melecehkan Al maidah ayat 51.
“Pada dasarnya, kami pemerintah mengapreasiasi langkah MUI yang memberikan maaf kepada pihak-pihak yang telah meminta maaf,” kata Lukman saat ditemui di kantornya area MH Thamrin, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Lukman mengatakan dirinya telah bertemu Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dan berbincang soal Ahok. Dalam perbincangannya, Ma’ruf sudah menyatakan menerima permintaan maaf Ahok. Kendati demikian, sejumlah ormas dan LSM sudah melaporkan Ahok atas dugaan penistaan agama karena mengutip Al maidah ayat 51 untuk kepentingannya.
Untuk itu, Lukman menyatakan apresiasinya atas upaya publik tidak main hakim sendiri dengan membawa persoalan dugaan penistaan agama itu ke Kepolisian RI. Dengan begitu, kata dia, persoalan Ahok itu akan diselesaikan secara hukum, bukan dengan tindakan anarkis.
“Dengan membawa ke proses hukum menjadi langkah yang kami apreasiasi, umat Islam secara dewasa dan bijak tidak menempuh cara main hakim sendiri. Tapi membawa persoalan pro kontra diselesaikan secara beradab melalui jalur hukum,” kata dia.
Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto mengatakan, polisi tidak boleh terlibat dalam urusan politik, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Alhasil, kata dia, apabila ada kasus yang berbau nuansa-nuansa politik, maka harus dihadapi dengan sangat teliti.
Kasus tersebut kali ini menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga mencalonkan diri untuk Pilkada 2017 nanti. Ahok dilaporkan oleh beberapa kalangan telah menghina agama Islam melalui surah Al Maidah ayat 51.
Oleh karena itu, Andrianto mengaku harus benar-benar melakukan penyelidikan pada kasus tersebut untuk menemukan kebenarannya. Apakah Ahok benar-benar melakukan tindakan seperti yang dituduhkan atau tidak. “Pokoknya jangan sampai ini salah. Ini mau Pilkada, saya tidak mau ada kepentingan, dan saya juga tidak mau polisi dijadikan alat,” katanya, Rabu (12/10/2016).
Baik video yang ditemukan seperti yang menyebar di media sosial yang diduga telah diedit dan video yang diambil dari dokumentasi Pemerintah Provinsi saat Ahok melakukan perjalanan ke Pulau Seribu telah diserahkan ke pusat laboratorium forensik. Selanjutnya, tinggal menunggu keaslian video dari Puslabfor dan bagaimana Transkip isi pembicaraan dalam video tersebut. “Saya sudah buat surat ke Labfor dalam rangka penyelidikan supaya dokumen yang sudah diperoleh untuk diuji forensik dalam rangka penyelidikan. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh kita, jadi masih menunggu hasil,” ujarnya.
Andrianto menambahkan, masyarakat juga harus ikut mengawal penyelidikan laporan ini. Tujuannya untuk mengawasi keobjektifan Polri dalam menangani kasus tersebut. “Artinya, kita siap diaudit penanganan ini dan monggo diawasi penangannnya biar polisi objektif,” ujar dia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku diminta lebih berhati-hati oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memberikan pernyataan kepada media.
“Bukan melarang, Bu Mega hanya bilang agar hati-hati (menjawab),” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Terkait dengan imbauan Megawati, Ahok membantah bahwa dirinya akan kembali menerapkan puasa bicara, yang sempat ia tunjukkan usai menjalani pemeriksaan kesehatan pada 24 September lalu di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo Jakarta.
Saat itu, Ahok tidak menjawab pertanyaan yang diajukan awak media usai menjalankan tes psikologi. Ia hanya mengaku diimbau dokter untuk tidak banyak bicara. “Puasa bicara gimana? Saya datang ngomong terus sama kalian,” katanya.(Yuska Apitya)
