Oleh : Heru B Setyawan (Pemerhati Pendidikan)

Alhamdulillah Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak jadi digabung dengan mapel PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) hal ini setelah ada penjelasan secara resmi dari pemerintah lewat Totok Suprayitno Kepala Badan Litbang Kemendikbud.

Totok Suprayitno membenarkan ada FGD membahas penyederhanaan K-13. Namun, paparan dalam FGD tersebut masih dalam bentuk kajian dan belum merupakan keputusan final. Pemerintah tengah mempertimbangkan banyak hal ketika nanti memutuskan. Yang pasti untuk mapel agama dan budi pekerti tetap berdiri sendiri. Jadi tidak ada peleburan Agama dan PKN.

Sebagai Guru PPKn di SMA Pesat, penulis juga tidak setuju dengan penggabungan dua mapel ini. Dan inilah alasan mengapa penulis tidak setuju dengan penggabungan PAI dan PPKn. Pertama, sulit untuk menggabungkan PAI dengan PPKn, meski untuk materi tertentu bisa, tapi yang tidak mungkin adalah Gurunya. Sebab ada Guru PPKn yang beragama non muslim, bukankah PPKn itu mapel umum? Ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah, itulah keputusan yang tergesa-gesa.

Kedua, sekarang PAI yang seminggu 2 jam saja dirasa masih kurang, kok mau digabung dengan PPKn. Harusnya justru jam PAI ditambah menjadi 3 atau 4 jam dalam seminggu. Karena materi PAI itu sangat banyak dan harus praktik langsung. Sementara untuk PPKn 2 jam seminggu saya rasa sudah cukup, tapi kalau digabung dengan PAI juga kurang.
Dengan kata lain struktur kurikulum pendidikan di Indonesia itu sekuler, karena jam PAI hanya 2 jam setiap minggu. Padahal kita mayoritas muslim dan ada sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Harusnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia itu religius.

Ketiga, masih jauhnya kehidupan beragama dikalangan peserta didik dan umumnya di masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat masih banyaknya muslimah yang belum pakai hijab, masih banyaknya muslim yang buta baca Al Qur’an. Jam belajar di sekolah dan jam kerja di kantor atau perusahaan yang tidak memperhatikan waktu shalat.

Juga belum paham sebagian masyarakat Indonesia dengan syariat Islam, terbukti dengan kasus penistaan agama oleh Ahok. Banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu bunyi Surat Al Maidah ayat 51. Juga masih maraknya riba, riba dianggap biasa saja, padahal kan besar dosanya. Apalagi pada akhir jaman ini kemaksiatan semakin merajalela. Lalu apa jadinya, jika PAI semakin berkurang jamnya, karena digabung dengan PPKn, semakin buruk keadaan beragama masyarakat dan bangsa Indonesia.

Keempat, atas sebab kedua dan ketiga tersebut di atas. Alhamdulillah sekarang masyarakat tercerahkan dan dapat hidayah untuk belajar agama Islam dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini terbukti sekarang semakin banyaknya wanita yang memakai hijab dan maraknya milenial, selebritis dan kaum ekonomi menengah ke atas yang berhijrah. Serta makin banyaknya kajian, majelis taklim, ilmu, dzikir dan sholawat.

Sejak dekade tahun 2000 banyaknya sekolah IT (Islam Terpadu) atau sekolah berbasis agama berdiri di Indonesia. Dan hebatnya sekolah IT ini adalah sekolah yang maju, mahal, favorit masyarakat menegah ke atas dan menambah mapel yang berciri Islam. Atau sekolah IT adalah sekolah yang memakai 2 kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum dari nasional dan kurikulum keagamaan seperti di Pondok Pesantren (Ponpes).

Sehingga banyak orang tua menyekolahkan buah hati ke sekolah IT untuk menambah bekal ilmu agama. Sementara di sekolah umum atau sekolah negeri kurang ilmu agamanya. Lagi pula orang tua tidak pusing, harus mengajari agama kepada buah hatinya, maklum orang kaya super sibuk he…he….meski harusnya orang tualah yang mengajari pendidikan agama kepada buah hatinya.

Maka bisa dibayangkan jika PAI dan PPKn digabung akan merugikan sekolah IT yang sudah berjalan baik dan maju serta orang tua sudah merasa nyaman menitipkan buah hatinya ke pihak sekolah IT. Jayalah Indonesiaku. (*)