BOGOR TODAY – Ambruknya dinding penopang atap (sofi-sofi) yang menimpa plafon ruang rapat paripurna hingga rusak parah pada Sabtu, 26 Oktober 2019 lalu di lantai lima Gedung DPRD Kota Bogor, menjadi pintu masuk untuk mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor oleh sejumlah elemen masyarakat Bogor, salah satunya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Untuk Keadilan (AMBRUK).

Menurut Koordinator AMBRUK, Sona Pernandi, SH (LBH – Sabar) yang didampingi Heny Prasetyo, SH, MH, CLI (KOBRA) dan Maradang Hasoloan Sinaga, SH (Reklaim), ambruknya sofi-sofi di gedung dewan yang baru diresmikan beberapa bulan lalu diduga kuat dibangun dibawah standar spesifikasi yang seharusnya.

“Jadi kami menduga, gedung baru yang dibangun dengan biaya APBD sebesar Rp 72,7 miliar itu terindikasi adanya penyimpangan dan pelanggaran serta tindak pidana korupsi,” ucapnya saat konferensi pers yang digelar di Cafe Ruang Toleransi, Jalan Malabar 1, No 17, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (1/11/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, PT. Tirta Dhea Addonic Pratama sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor juga diduga bermasalah dan memiliki rekam jejak yang buruk.

“Berdasarkan informasi, ternyata rekam jejak kontraktor juga diduga bermasalah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” katanya.

Oleh sebab itu, sambung Sona, berbagai elemen masyarakat Bogor yang tergabung dalam aliansi ini mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, audit, investigasi dan memeriksa sejumlah pihak terkait.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari proses penganggaran oleh DPRD, Pemkot Bogor hingga pelaksanaan pembangunan. Kami juga meminta pertanggungjawaban Sekda dan Walikota Bogor selaku penanggungjawab utama dalam seluruh proses pembangunan di Pemerintahan Kota Bogor,” pungkasnya. (Adit)

loading...