BOS Koalisi Kerahmatan, Ade Munawaroh Yanwar (AMY) menilai langkah enam parpol diluar PPP dan Golkar yang berinisiatif membahas pengisian Wakil Bupati Bogor, sesuatu yang tidak salah.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Karena, ia menjanjikan dalam waktu dekat koalisi penguÂsung Rachmat Yasin-NurhayÂanti pada Pilkada 2013, juga membahas pengisian F 2 seÂcara resmi.
Ketua DPW PPP Jawa Barat ini pun mengamini pertemuan enam parpol itu untuk mempercepat proses pencarian pendamping Nurhayanti.
Namun, kata dia, pembahasan resmi baru bisa dilakukan dengan dihadiri seluÂruh anggota Koalisi Kerahmatan.
“Kami sih merespon saja keinginan dan langkah mereka untuk mempercepat pengisian wakil bupati. Insha Allah dalam waktu dekat, kami juga menggelar rapat secara resmi. Asalkan ada kesepakatan dari semua partai koalisi,†AMY kepada Bogor Today, Kamis (21/1/2016).
Ia menegaskan, jika ingin cepat, Bupati Nurhayanti tidak harus terpaku dengan UU Nomor 8 Tahun 2015. Yanti bisa saja menekan DPRD agar segera menÂgajukan dua nama kepadanya untuk diÂverifikasi kemudian dipilih oleh DPRD.
Nurhayant i , kata AMY, meruÂpakan user yang memegang kunci dalam pencairan pendamping pasca dirinya diÂangkat menjadi bupati definitif menggantikan RaÂchmat Yasin yang tersandung kasus hukum.
“DPRD kan hanya alat pemiliÂhan. Kuncinya tetap ada di Bu Yanti. Tapi, beliau tidak bisa mendobrak pakem, dua nama itu harus muncul berdasarkan kesepakatan koalisi. Kalau dua namanya belum ada, Bu Yanti juga tidak bisa apa-apa. Kalau menekan mungkin bisa,†kata AMY.
Nurhayanti sendiri memilih bersiÂkap pasif terkait DPRD yang terkesan mengulur-ulur mencarikan pendamping baginya. Ia hanya menunggu kalangan legislatif mengajukan dua nama untuk diverifikasi lalu dikembalikan ke DPRD untuk dipilih.
“Keberadaan wakil, tentu sangat memÂbantu dalam pelaksanaan tugas pemerinÂtahan, pembangunan dan kemasyarakaÂtan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,†kata Nurhayanti.
Meski tidak banyak mengintervensi DPRD, Yanti memiliki beberapa kriteria sebagai calon pendampingnya. Yakni, harus mengerti sistem pemerintahan dan bisa langsung klop dengan sistem pemerÂintahan yang ada.
“Ya, saya harapkan, DPRD bisa segera mengajukan dua nama yang memiliki kriÂteria tersebut,†tukasnya.
Sebelumnya, enam partainya yang tergabung dalam koalisi ini sepakat agar proses pemilihan F 2 digelar pada akhir Januari mendatang.
“Ini bukan untuk kepentingan partau anggota koalisi. Tapi demi masyarakat Kabupaten Bogor dan kelangsungan pemÂbangunan,†ujar Sekretaris Koalisi KerahÂmatan, Hendrayana, Senin (18/1/2016).
Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor ini mengaku, Kementerian Dalam NegÂeri (Kemendagri) telah menyurati GuÂbernur Jawa Barat yang meminta DPRD secepatnya menggelar proses pemilihan wabup.
“Untuk legal/formal, sudah tidak ada masalah. Sekarang, bolanya ada di DPRD. Makanya kami ingin secepatnya pemiliÂhan digelar,†tegasnya.
Namun, untujk mendorong percepaÂtan pemilihan, enam parpol itu akan stuÂdi banding ke Kabupaten Mojokerto kaÂrena dianggap memiliki kasus yang mirip dengan Bumi Tegar Beriman. “Kami tarÂgetkan, pekan depan tim sudah berangÂkat kesana,†tandasnya. (*)
