Anas Tak Mau Warga Bogor Jadi TKI

BOGOR TODAY – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bo­gor, mengklaim tidak ada war­ganya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pun de­mikian, Anas tak memungkiri, ribuan warga Bogor masih ber­status pengangguran.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Bogor, Annas Rasmana menuturkan, permasalahan TKI di Kota Bogor tidak ada, yang ada adalah pencaker (pencari kerja) yang mencapai 2000 sampai 2300 orang per tahun. Pihaknya terus meng­galakan program transmigrasi sehingga tidak ada yang bek­erja ke luar negeri.

“Setelah didata tidak ada warga Kota Bogor yang bekerja ke luar negeri, karena penyera­pan tenaga kerja di sektor jasa sangat tinggi di Kota Bogor. Sebagain lagi yang mengang­gur diserap transmigrasi, dan program padat karya Dinsos­nakertrans,” katanya.

Menurut Annas, Salah satu program padat karya Dinsos­nakertrans, membuat saluran air turap. Mereka bekrja dibi­dang fisik seperti halnya ker­jabakti tapi untuk yang ini diba­yar oleh Dinsosnakertrans.

“Untuk upahnya adalah Rp 45 ribu, untuk lima jam. Mereka bekerja dari pukul 07:00 WIB sampai 12:00 WIB,”ujarnya.

Sementara itu, Annas mengaku baru tiga kelurahan yang melakukan program pa­dat karya itu di Kota Bogor. Dengan dana anggaran APBD sebesar Rp 360 juta, dibel­ikan bahan bangunan dan sisanya upah para pekerja. “Total pekerja ada 213 orang, tersebar di Kelurahan Mekar­wangi, Loji dan Baranagsiang. Untuk kedapan akan ada penambahan, untuk itu lu­rah diundang dan dibolehkan membuat proposal padat karya untuk daerah mana saja yang akan diperbaiki,” tim­palnya.

Lebih lanjut, Annas mema­parkan, pelatihan tenaga kerja juga dilakukan oleh kasi pelati­han dan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan tujuh pelatihan. Tujuh pelatihan itu diantaran­ya pelatihan busana menjahit, otomotif, ngelas, housekeep­ing atau hotel, tata boga, tata rias dan komputer hardware beserta softwarenya.

“Sehari mereka diberikan Rp 105 ribu selama satu bu­lan. Pelatihan satu kelas ada 16 orang, sudah ada tiga angkatan sudah ada dana Rp 600 juta . Dari pusat untuk sembilan an­gkatan, akan dipersiapkan juga, hasil dari pelatihan untuk magang dan dibayar Rp 500 ribu sebulan untuk magang kalau cocok langsung kerja, sementara yang belum diarah­kan ke bursa kerja,” tuntasnya.

(Rizky Dewantara)