Anggaran Mamin Tak Wajar

ALOKASI uang makan minum (mamin) yang tertulis dalam APBD 2016 Kabupaten Bogor, cukup tinggi. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari dinas, kantor, kecamatatan hingga BLUD seperti empat RSUD, setidaknya punya alokasi Rp 20 juta hingga Rp 2 miliar setahun.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Ini cukup mengganggu. Karena angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman masih jauh dari target yang diinginkan empun­ya kebijakan, Bupati Nurhayanti, sebesar lima persen pada 2018 mendatang. Namun, hingga akh­ir tahun 2014 lalu BPS Kabupat­en Bogor melansir, 9,11 persen dari 5,3 juta warga bumi tegar beriman masih hidup miskin.

Kepala BPS Kabupaten Bo­gor, Erwan Syahriza menambah­kan, permasalahan kemiskinan merupakan persoalan multidi­mensi yang mencakup beragam aspek kehidupan. Seperti sisi ekonomi sosial dan budaya.

“Prosentase ini menurun dari tahun sebelumnya 9,54 persen. Jumlah penduduk miskin di Ka­bupaten Bogor sebenarnya sem­pat menyentuh angka 8,83 persen pada 2012. Namun, tahun 2013 garis kemiskinan naik sehingga otomatis penduduk yang tadinya berpenghasilan di bawah garis kemiskinan menjadi miskin,” kata Erwan, Senin (9/5/2016).

Menurutnya, data BPS ber­sumber dari besaran pengelu­aran perkapita pertahun dengan standar makanan pokok 2.100 kalori (garis kemiskinan makan­an), yang dikonversi dengan harga minyak, beras dan bahan makanan lainnya.

Sementara itu, Kepala Bada Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelas­kan, 27 persen alokasi APBD untuk program pro-kemiskinan. Meliputi pendidikan, kemiski­nan. “Memang masih jauh dari kebutuhan. Saat ini masih di bawah lima persen,” katanya.

Direktur Center for Bud­jet Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi menilai anggaran mencapai Rp 1,7 triliun hanya untuk makan dan minum bisa dikurangi dan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur yang memiliki dampak lang­sung terhadap masyarakat.

“Enak dan kenyang dong para birokrat pemda. Pantas saja infra­struktur jalan banyak yang rusak. Karena alokasi anggarannya ban­yak untuk makan minum. Bukan memperbaiki jalan,” tegas Uchok saat dihubungi.

Ia menambahkan, pada ta­hun 2015 lalu, pembukaan jalan hanya sepanjang 12 kilometer. “Jadi, kalau ke Bogor, kalau ti­dak macet, ya jalannya rusak. Soalnya, ya anggarannya dinik­mati oleh pihak eksekutif atau birokrat sih,” tandasnya.