JAKARTA TODAY – Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ramai dibahas, salah satunya anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang menjadi pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.
“Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let’s do it in a smart way,” ucap Anies Baswedan, Rabu (30/10/2019).
Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh akan bisa dikurangi.
“Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual,” ucap Anies.
Anies menjelaskan sistem yang dia maksud. Dengan logika algoritma, Anies yakin sistem itu bisa tercipta.
“Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, ‘if’ item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harganya Rp 20 ribu, Rp 30 ribu, terus totalnya mencapai puluhan miliar, pasti ada salah. Harusnya ditolak itu sama sistem,” ujar Anies.
Menurut Anies, proses penganggaran terlalu rinci di level perencanaan. Lebih bagus, saat memasukkan rencana, hanya disebut kegiatannya saja. Anies mencontohkan kegiatan konser. Jika direncanakan, maka anggaran untuk konser harus dirinci komponennya.
