Arogansi Prancis Bunuh Sawit

Rencana pengenaan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Pran­cis, dinilai sebagai kebijakan anti crude palm oil (CPO) yang tidak masuk akal. Ini lebih merupakan bentuk arogansi Prancis.

“Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak reasonable. Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak progresif terhadap impor CPO tersebut, bisa membahayakan hubungan kedua negara yang telah terjalin sangat baik dan bersahabat sejak kemerdekaan Indonesia,” ujar Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, dalam ket­erangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancan­gan amandemen Undang-undang No. 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang diputuskan Senat Prancis pada 21 Januari. Dalam RUU tersebut, ditempelkan pajak progresif untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017.

Rinciannya, pajak sebesar 300 euro/ton pada 2017, 500 euro/ton tahun 2018, dan 700 euro/ton un­tuk 2019.

2020, pajaknya akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Prancis. jadi 900 euro/ton pada 2020. Setelah

Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8%. Sedangkan untuk minyak ker­nel yang digunakan untuk produk makanan akan bea masuknya 4,6%. Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa, bunga matahari, dan kedelai atau minyak nabati yang di­produksi di Prancis.

Rizal Ramli yang juga Dewan Pen­garah Council of Palm Oil Produc­ing Countries (CPOPC) menyatakan amandemen pajak CPO tersebut menunjukkan langkah diskriminatif terhadap produk Indonesia sebagai produsen terbesar sawit. Saat ini pa­jak impor CPO di Perancis sebesar 103 euro/ton. Dengan kenaikan pajak 300 eruo atau sekitar USD430/ton, maka dipastikan akan mematikan petani sawit dan produsen CPO In­donesia.

“Sikap sangat tidak bersahabat dari Prancis yang berlebih-lebihan itu jelas dan dengan sengaja beri­tikad mematikan industri sawit In­donesia. Rencana tersebut akan me­matikan sumber kehidupan 2 juta petani kecil sawit Indonesia dengan area lahan kurang dari 2 ha, dan 400.000 petani kecil sawit Malaysia. Untuk diketahui, industri sawit kita memperkerjakan 16 juta orang dan menghasilkan ekspor senilai USD19 miliar,” papar Rizal Ramli.

Menurut mantan Menteri Keuangan di era pemerintahan Gus Dur tersebut, rencana pengenaan pajak progresif terhadap impor CPO sebetulnya bertentangan den­gan prinsip dasar rakyat Prancis, liberty, equality, fraternity, atau kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, khususnya aspek persamaan dan persaudaraan. Den­gan prinsip dasar tersebut, pada hakikatnya Prancis sangat memper­hatikan aspek humanisme dan ke­sejahteraan, termasuk kesejahter­aan dan apsek kemanusiaan rakyat negara berkembang.

Kebijakan tersebut juga berten­tangan dengan Amsterdam Decla­rationin in Support of a Fully Sus­tainable Palm Oil Supply Chain by 2020. Deklarasi ini ditandatangani di Amsterdam pada 7 Desember 2015 oleh wakil-wakil dari Denmark, Jer­man, Belanda, Inggris, dan Prancis sendiri.

Pemerintah Indonesia, dia melan­jutkan, menilai kebijakan yang sangat tidak bersahabat tersebut melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO) dan General Agrement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994, yang pada dasarnya menyatakan UU suatu negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap impor produk sejenis.

Perlu diketahui, pemerintah In­donesia telah bekerja keras untuk melaksanakan standar yang ber­dasarkan pertimbangan ekologi dalam mengelola industri sawit. Upaya tersebut telah dituangkan dalam Indonesian Sustinable Palm Oil (ISPO).

Dengan menaikkan pajak pro­gresif CPO, Perancis bermaksud memasukkan hasilnya ke social secu­rity rakyat Prancis. Itulah sebabnya Pemerintah Indonesia upaya terse­but tidak adil, diskriminatif, sekal­igus ironis, karena 2 juta petani kecil sawit Indonesia harus mensubsidi social security Prancis.

“Sehubungan dengan itu, Indo­nesia minta kearifan pemerintah dan parlemen Prancis untuk meng­hentikan proses amandemen UU nomor 367 tersebut. Pertimban­gan ekologi dan lingkungan hidup, tidak boleh digunakan sebagai alat kebijakan proteksionis yang dis­kriminatif dan tidak fair,” pungkas­nya.

(dtc)