CIBINONG TODAY – Proyek Jalur Puncak II kembali mengemuka setelah Bupati Ade Yasin mengadukan nasib keberlangsungan proyek tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) dalam kunjungannya ke Pendopo Bupati, Cibinong beberapa waktu lalu.

Menurut Ade Yasin, persoalan kemacetan di wilayah Puncak ataupun penataan di kawasan wisata tersebut tidak serta merta hanya soal Rest Area sebagai relokasi PKL ataupun pelebaran jalan raya Puncak, melainkan pembukaan jalur baru.

“Lahan sudah ada hasil dari hibah. Jadi tinggal pembangunannya. Dan itu kita adukan juga, mumpung pusat lagi berkunjung ke Kabupaten Bogor. Kan jarang-jarang,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Tak hanya itu, persoalan anggaran yang ditafsir mencapai Rp1,25 triliun juga menjadi alasan dimana Ade Yasin mengadukan proyek jalan yang bisa tembus ke Kabupaten Cianjur tersebut kepada pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor diakuinya tidak akan sanggup untuk membiayai jalan sepanjang 56 kilometer tersebut. Maka dari itu, dia sangat berharap pemerintah pusat bisa menggelontorkan uangnya untuk membangun Jalur Puncak II.

“Jalur Puncak II itu diperlukan untuk jalan perekonomian, buat masyarakat Bogor-Cianjur mendistribusikan komoditi pangan, baik beras ataupun sayuran. Saya nilai ini penting, saya juga telah sepakat dengan Bupati Cianjur untuk sama-sama mendorong Jalan Puncak II ini ke Kementerian,” jelas Ade Yasin.

Kendati demikian, dia pun menyadari banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah pusat untuk menyetujui pembangunan tersebut. Satu diantaranya adalah kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar wilayah itu pasca Jalur Puncak II dibangun.

“Mereka khawatir ketika ini dibangun malah nanti banyak pemukiman. Mereka khwatir lingkungannya rusak. Karena mereka menilai itu juga berpotensi menyebabkan banjir ke Jakarta,” kata Ade Yasin.

Namun Ade Yasin mengaku telah memberikan jaminan kepada pusat bahwasannya pembangunan Jalur Puncak II tidak akan merusak lingkungan apalagi menjadi kawasan pemukiman.

“Kita terus yakinkan mereka bahwa tidak akan ada kerusakan lingkungan, karena kita juga punya aturan tentang tata ruangnya. Apalagi, jalan ini akan sangat berdampak baik pada keberlangsungan ekonomi masyarakat, jadi kita akan terus upayakan jalin komunikasi dengan pusat. Karena anggarannya pun besar kan, sekitar Rp1,25 triliun,” pungkasnya. (Firdaus)

loading...