Balaikota Bogor Pecah Kongsi Lagi

BOGOR TODAY – Belum beres persoalan optimalisasi Terminal Baranangsiang, kini persoalan baru soal transportasi kembali menggoyang Balaikota Bogor. Persoalan anyar nya adalah soal plotting lokasi Stasiun Kereta Api Ringan atau Light Rail Tran­sit (LRT). Masing-masing peme­gang palu keputusan di ‘gedung putih’ beda suara.

Walikota Bogor, Bima Arya, ngebet memasang stasiun itu ke Tanah Baru. Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, satu suara dengan Bima Arya. Nah, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, memiliki cara pan­dang berbeda. Orang nomor tiga di Balaikota Bogor ini me­milih Baranangsiang sebagai stasiun LRT.

Ade Sarip mengatakan, Per­aturan Presiden (Perpres) No­mor 98 Tahun 2015 tentang Per­cepatan Penyelenggaraan LRT di wilayah Jabodebek memer­lukan proses yang panjang un­tuk dibatalkan. “Menurut saya logisnya memang di Baranang­siang. Kalau dipindah ke Tanah Baru itu mimpi siang bolong. Perpres nya kan sudah keluar dan itu kuat,” singkat Ade, ke­pada BOGOR TODAY kemarin.

Ade menambahkan bahwa untuk melakukan penolakan pembangunan LRT di wilayah Terminal Baranangsiang men­jadi ke area Tanah Baru, Pemer­intah Kota (Pemkot) Bogor perlu membatalkan isi Perpres Nomor 98 Tahun 2015 terlebih dahulu. “Perlu mengajukan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan isi Perpres terse­but,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman masih melakukan upaya-upaya agar pembangunan LRT dibangun pada area Tanah Baru atau Ke­dung Halang. Pemilihan Termi­nal Baranangsiang oleh Jokowi dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

“Mungkin kawan-kawan di Pemerintah Pusat lupa den­gan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Ta­hun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor,” terang Usmar Hariman.

Usmar mengatakan bahwa alasan dari keinginan Pem­kot Bogor agar pembangunan LRT dibangun di Tanah Baru karena transportasi di wilayah tersebut terbilang mati. “Kita usulkan disana agar lebih hid­up transportasi disana,” sing­kat Usmar.

Sementara itu, Bima Arya mengatakan hal yang sama terkait dengan pembangunan stasiun LRT tersebut. Pihaknya menambahkan, Suharto, man­tan Kepala Badan Perenca­naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, telah diangkat menjadi Direktur Per­encanaan dan Pembangunan Transportasi Jabodetabek pada Kementrian Perhubungan. Hal ini merupakan sinyal yang baik bagi pembangunan LRT agar tidak dibangun di Terminal Baranangsiang. “Dalam waktu satu minggu akan saya coba kirimkan surat resmi kepada Suharto mengenai hal ini,” ujar Bima kepada BOGOR TODAY.

Hal senada juga dikatakan oleh Usmar, menurutnya Su­harto memiliki kecintaan terha­dap Kota Bogor. Ditambah lagi, Ia yang mempunyai otak agar pembangunan LRT tidak dilak­sanakan di area Terminal Ba­ranangsiang. “Master plan pem­bangunan di Kota Bogor kan dia (Suharto, Red). Pihaknya telah mempunyai konsep yang matang terkait pembangunan ini, dengan jabatannya sekarang bukan tidak mungkin pihaknya mengusulkan agar pembangunan LRT tidak dibangun di area Terminal Ba­ranangsiang,” pungkasnya.

(Ab­dul Kadir Basalamah)