Banprov-(Humas-Pemkot)BOGOR TODAY – Mulai ta­hun 2016 ini seluruh bantuan dari Kementerian Sosial (Ke­mensos) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diarahkan kepada Program Ke­luarga Harapan (PKH) di Kota Bogor yang saat ini jumlahnya mencapai 8.606 orang. Bahkan kini Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnaker­sostrans) Kota Bogor mengaju­kan tambahan menjadi seban­yak 17 ribu orang.

Kepala Disnakersostrans Kota Bogor, Anas S. Rasmana saat pembukaan bimbingan teknis pendamping dan op­erator PKH Kota Bogor tahun 2016 di Wisma Bahtera, Cipa­yung, Kabupaten Bogor, Senin (30/5/2016), yang juga dihadiri Walikota Bogor Bima Arya ber­sama isteri Yane Ardian, jika berdasarkan hasil dari pen­dataan terakhir jumlah PKH sebanyak 38 ribu orang itu jika dikelola melalui PKH berarti bisa mencapai separuhnya.

“Itu bukan PKH dasar, tapi itu adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diberikan per triwulan. Ini termasuk juga untuk ibu hamil dan menyu­sui. Tahun 2016 ini juga bahwa seluruh program Kemensos melalui PKH mulai bantuan Ke­lompok Usaha Bersama (KUBE) yang berjumlah 50 kelompok, dimana tiap kelompoknya dapat Rp 20 juta,” papar Anas.

Anas juga menyebut, nanti­nya untuk KUBE akan ada tam­bahan bantuan pula dari Pem­prov. Ini termasuk juga untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana masing-masing RTLH jumlah bantuan­nya kini menjadi Rp 15 juta.

“Nanti akan ada bantuan juga dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker­trans) RI, yaitu Tenaga Kerja Man­diri (TKM) dengan nilai bantuan sebesar Rp 150 juta untuk setiap kelompoknya. Dan ini juga bu­kan hanya untuk keluarga miskin saja yang dibantu, tapi juga bisa untuk embrio yang baru berwi­rausaha,” terang Anas.

Masih dari Kemenakertrans, katanya, bantuan lainnya adalah Pemberian Kerja Se­mentara (PKS) untuk pengang­guran di enam kelurahan Kota Bogor. Dimana tahun 2015 lalu nilai bantuannya hingga men­capai Rp 22 miliar, dan tahun 2016 sekarang yang telah ber­gulir sementara sudah menca­pai Rp 7 miliar untuk bantuan di Kota Bogor untuk penanga­nan kemiskinan.

“Bantuan untuk sosial tenaga kerja juga dinaikkan walikota dari yang tadinya hanya Rp 6,5 miliar, sekarang menjadi Rp 10,7 miliar, dan 2015 lalu Rp 7,8 mil­iar,” imbuhnya. (Abdul Kadir Basalamah)