BOGOR TODAY – Bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 yang bersumber APBD Kota Bogor banyak dikeluhkan masyarakat lantaran dinilai tidak tepat sasaran dan tidak merata. Lantaran merasa tidak adil warga pun curhat kepada Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Sebagai wakil rakyat, Ia pun memberi masukan kepada pemerintah dan menurutnya pola Bansos harus diubah ditahap berikutnya dengan catatan para pengurus RT RW ini mendata dan mengusulkan data yang memang betul-betul harus di bantu.

“Banyak keluhan warga terkait bansos dan mereka menanyakan pencairan ditahap kedua, kenapa belum dicairkan karena sebelumnya kami di dewan berkomunikasi dengan Pemkot dan meminta supaya kami mendapat aspirasi warga secara langsung dan ternyata masukan dari masyarakat katanya tidak merata, tidak tepat sasaran, sehingga ini perlu adanya evaluasi, polanya perlu diubah,” kata Jenal kepada wartawan.

Politisi Gerindra itu menambahkan, anggaran untuk BLT penanganan Covid-19 tahap pertama itu sebanyak Rp 10,5 miliar dan menurut hasil ekspos yang kemaren anggaran yang nilainya Rp 10,5 miliar tersebut dikembalikan ke kas daerah sebanyak Rp 1,5 miliar. Sedangkan, anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 35 miliar.

“Bagi saya sih di dewan tidak melihat berapa besarnya dan tidak penting jumlahnya berapa, yeng penting adalah tepat sasaran, masyarakat kondusif dan betul-betul masyarakatnya itu orang yang butuh bantuan,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM itu.

Dia melanjutkan, yang dikembalikan ke kas daerah sebanyak Rp 1,5 miliar seharusnya bisa diberikan ke warga, tapi karena data penerima dibatasi dan adanya double data sehingga dikembalikan dan inilah yang menjadi bahan evaluasi DPRD untuk disampaikan ke Pemkot Bogor.

“Nah dengan adanya seperti itu terjadilah kesenjangan sosial di masyarakat, dan pengurus RT RW jadi bulan-bulanan warga karena sebelumnya diminta data admintrasi kependudukan seperti KK dan KTP, namun pas pelaksanaan mereka tidak dapat. Jadi ini polanya perlu diubah,” tegasnya. (Heri)