BOGOR TODAY – Akhirnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menyalurkan beras bantuan sosial (Bansos) kepada 200.000 warga terdampak Covid-19. Namun, penyaluran Bansos kali ini dikelola PD Pasar Tohaga.

Bupati Bogor, Ade Yasin akan menyetop kerjasama dengan Bulog, karena berkaca pada pengalaman sebelumnya, kualitas beras yang dibeli dari Bulog tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada Pemkab Bogor.

“Pemkab Bogor sudah mengakhiri distribusi tahap pertama dengan Bulog setelah 6000 ton beras bansos tahap pertama tersalurkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait kualitas beras yang banyak kutunya dan berbatu yang membuat saya memutuskan agar pendistribusian bansos selanjutnya dikelola oleh PD Pasar Tohaga dengan harapan agar harga lebih murah, kualitas terjaga dan waktu penyaluran yang lebih cepa,” ujar Ade Yasin, Minggu (5/7/2020).

Bupati meminta agar PD Pasar serius dalam mengelola Bansos, jangan sampai pengalaman buruk kembali terjadi dan tidak ada lagi beras berkutu dan berbau diterima masyarakat.

“Jika sampai ditemukan lagi yang seperti itu, maka akan diambil tindakan untuk memutus kerjasama. Dan rencananya, beras untuk Bansos akan di datangkan dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana menyambut baik langkah bupati menunjuk PD Pasar Tohaga untuk melanjutkan pengadaan beras bansos Kabupaten Bogor, asal sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pengadaan beras bansos ini kan ranahnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor yang akan di kerjasamakan dengan PD Pasar Tohaga. Setelah rapat dengar pendapat di Kantor Bulog Cabang Cianjur bersama Disperindag, bahwa mekanisme pembayaran dari Pemkab Bogor adalah ketika beras sudah dikirim 6000 ton baru dilakukan pembayaran, kalau hal ini dilanjutkan apakah sistem pembayarannya akan menggunakan mekanisme yang sama atau dibayar terlebih dahulu ke PD Pasar Tohaga,” tanya politisi Partai Hanura ini.

Banggar DPRD Kabupaten Bogor ragu dengan kekuatan finansial PD Pasar Tohaga, jika mengambil alih pengadaan beras, karena dalam rapat LKPJ tahun 2019, perusahaan plat merah milik Pemkab Bogor itu, hanya membukukan laba sebesar Rp 140.355.716  dan hanya menyetor deviden sebesar Rp 77.195.644 kepada Pemkab Bogor.

“Wajar kalau Badan Anggaran berasumsi seperti itu, berkaca pada setoran deviden PD Pasar kepada Pemkab Bogor yang disetorkan tahun 2019. Sedangkan, untuk bansos Kabupaten Bogor pertahapnya jika dengan harga beras Rp 10.000 per kilogram nya saja butuh anggaran sebesar Rp 60 Miliar,” tegasnya.

Ia menghimbau kegiatan pengadaan beras Bansos dipihak ketigakan, karena akan terjadi kerancuan baru dan tidak terlepas akan ada intrik terkait kualitas beras yang dikirim ke masyarakat.

Jika PD Pasar Tohaga mampu mendanai sendiri, lanjut ia, Banggar DPRD Kabupaten Bogor berharap mekanisme pembayaran tetap sama dengan mekanisme pembayaran saat bansos ini dikerjasamakan dengan Bulog.

“Jika terjadi masalah ditengah perjalanan tidak merugikan Pemkab Bogor yang uangnya berasal dari alokasi APBD yang notabene adalah uang rakyat Kabupaten Bogo,” kata politisi dari Dapil V Kabupaten Bogor ini.

Daen juga berharap agar PemKab Bogor lebih memprioritaskan beras lokal petani Kabupaten Bogor. Hasil petani lokal Kabupaten Bogor diprioritaskan untuk dibeli agar para petani bisa mendapatkan manfaat dari adanya bantuan social.

“Minimal dengan APBD yang dialokasikan menjadi stimulus ekonomi agar uang juga berputar di Kabupaten Bogor melalui petani. Jangan berfikir ambil beras dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi,” pungkasnya. (Iman R Hakim)